Viewed 4 Times

Wawali Ingatkan Badan Usaha Daftarkan Karyawan ikut BPJS Kesehatan

0

MEDIA MALANG – Wakil Walikota Malang Sutiaji mengingatkan agar badan usaha di Kota Malang, mendaftarkan para karyawannya dalam program jaminan kesehatan nasional (BPJS) di BPJS Kesehatan, sebab itu adalah hak para karyawan.

“Hak dan kewajiban antara karyawan dan badan usaha harus bisa seimbang, demi terciptanya iklim kerja yang kondusif dan baik,” katanya dalam acara sosialisasi JKN-KIS bagi para Badan Usaha se-Malang Raya di Taman Indie River View Resto, Kota Malang, Selasa hari ini.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini membuat aturan agar badan usaha mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan. Pemerintah juga akan memberikan sanksi jika hal itu diabaikan oleh para pemilik badan usaha, bahkan sampai pencabutan izin operasional dan SIUP.

“Kami bisa eksekusi dengan cara mencabut izin badan usaha itu, karena mereka mempekerjakan orang, namun kalau sakit tidak ada tindak lanjut,” katanya.

Lebih lanjut, Sutiaji mengatakan pemerintah juga berencana akan melakukan pendataan seluruh badan usaha di kota ini. Pendataan itu akan melibatkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Malang.

“Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Malang akan bersinergi melakukan pendataan berapa jumlah badan usaha yang memakai tenaga kerja. Dari data itu, maka kita bisa amati badan usaha mana saja yang belum mendaftarkan karyawannya untuk jadi peserta JKN-KIS,” jelas dia.

Untuk premi, Sutiaji menjelaskan, bahwa pembayaran premi JKN-KIS sebenarnya bisa diatur antara perusahaan dan karyawan. Berdasarkan informasi dari pihak BPJS Kesehatan, premi bisa dipotongkan 5 persen dari gaji dengan standar Upah Minimum Regional (UMR).

Sementara itu, Kepala BPJS Kota Malang Hendri Wahyuni mengatakan berdasarkan data dari pihaknya hingga kini masih ada sekitar 800 badan usaha dari tingkat kecil hingga menengah yang belum mengikutsertakan karyawannya di JKN-KIS.

“Seharusnya untuk badan usaha paling lambat Juli 2016 lalu. Namun hal itu bisa jadi karena masih banyak badan usaha yang belum mengerti dan paham apa itu BPJS dan JKN jadi momen sosialisasi kali ini bertujuan untuk hal ini,” kata Hendri.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi dengan merangkul badan usaha bisa menambah kepesertaan JKN – KIS khususnya bagi para karyawan atau pekerja. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor  : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.