Viewed 171 Times

Waspadai Perdagangan Orang dengan Modus Pinjaman Uang

0

MEDIA MALANG – Bareskrim Mabes Polri menangkap tersangka sindikat perdagangan orang atau human trafficking belum lama ini. Pengungkapan sindikat ini berawal dari laporan orang tua korban berinisial A ke Polda Gorontalo.

Kasubdit III Tindak Pidana Umum (Tipiddum) Bareskrim Polri, Kombes Pol Umar Fana menjelaskan, modus tindak pidana ini adalah menjerat korban dengan utang, untuk kemudian dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK).

“Mereka rata-rata dijebak dengan memberikan posisi rentang pinjaman Rp50 juta-Rp70 juta yang harus dibayar oleh mereka. Satu kali melayani, tarifnya Rp750 ribu, mereka hanya dapat Rp200 ribu dan sisanya diambil oleh si tersangka J,” kata Umar di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (17/2/2016).

Umar melanjutkan, tersangka J ini merupakan pemilik hotel yang baru selesai dibangun di bilangan Jakarta Pusat. Hotel transit dengan fasilitas spa tersebut, sebelum J diciduk, rencananya akan dibuka pada Maret 2016 mendatang.

Dari sindikat ini, polisi mengamankan setidaknya 12 orang korban, yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk dibina.

“Ternyata bukan hanya A (korban dari Gorontalo) saja, tapi ada 12 perempuan lainnya. Setelah kita dalami, A ini masih di bawah umur, jadi masih umur 14 tahun. Sehingga pasal yang dikenakan selain UU traficking juga UU perlindungan anak. Di dalam hotel tersebut yang belum operasi, hasil pendalaman memang ternyata digunakan untuk prostitusi terselubung,” jelas dia.

Sebelum berangkat ke Jakarta, para korban ini dijanjikan bekerja di restoran dengan gaji Rp1,5 juta per bulan. Setelah sampai di Jakarta, para korban kemudian sengaja dijerat utang agar mau dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

“Dalam kasus ini, satu tersangka ditangani oleh Polda Gorontalo, lalu dua tersangka di Jakarta atas nama J dan UJ sekarang kita tahan oleh Bareskrim. Pasalnya yang kita kenakan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU tahun 2007 tentang tindak pidana penjualan orang dengan hukuman minimal tiga tahun, maksimal 16 tahun dan denda sebesar Rp160 juta minimal, maksimal Rp600 juta,” terang Umar. (*)

Editor   : Puspito Hadi

Sumber : Okezone.com

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.