Viewed 3 Times

Tetapkan Tiga Tersangka, KPK Geledah Barenlitbang Kota Malang

0

MEDIA MALANG – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang. Penggeledahan itu dilakukan setelah sebelumnya KPK juga menggeledah sejumlah lokasi, di antaranya rumah Ketua DPRD Kota Malang, serta rumah pribadi Walikota Malang.

Penggeledahan kantor yang ada di Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang, itu dilakukan pada Jumat pagi hingga pukul 14.50 WIB. Tim Penyidik KPK juga membawa sejumlah berkas dan dokumen dari kantor yang dulu bernama Bappeda Kota Malang itu. Penggeledahan itu diduga masih terkait dengan kasus yang ditangani KPK saat ini.

Setelah penggeledahan tersebut, tidak ada komentar apa pun, seperti penggeledahan sebelumnya. Tim Penyidik KPK juga langsung bergegas masuk mobil dan meninggalkan kantor tersebut, serta sejumlah berkas yang telah mereka bawa sebelumnya.

Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan, Tim Penyidik KPK mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan anggaran hingga pengesahan. “Yang dicari dokumen pembahasan satu anggaran mulai dari rancangan sampai pengesahan,” katanya pada wartawan.

Erik tidak merinci secara detail dokumen yang sudah disita KPK tersebut. Ia hanya menegaskan, seluruh dokumen yang dibawa berkaitan dengan perencanaan, pembahasan dan pengesahan APBD 2015-2016.

Selain menggeledah Kantor Barenlitbang Kota Malang itu, Penyidik KPK juga menggeledah Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa di Bagian Pembangunan Pemkot Malang.

Tim Penyidik KPK menggeledah sejumlah titik di di Kota Malang, Sejak Rabu (9/8). Titik itu misalnya kantor DPRD, rumah dinas dan rumah pribadi Walikota Malang Mochamad Anton, ruang kerja Walikota, ruang kerja Wakil Walikota Sutiaji, ruang kerja Sekretaris Daerah Wasto, rumah dinas dan rumah pribadi Ketua DPRD Mochamad Arief Wicaksono. Selain itu, Penyidik KPK juga menggeledah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, termasuk menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang.

Sejumlah tersangka telah ditetapkan dalam perkara dugaan korupsi APBD 2015 tersebut, yaitu Ketua DPRD Kota Malang MAW, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang JES. Sementara lainnya adalah Komisaris PT EMK, HEN.

Ketua DPRD Kota Malang ditetapkan dalam dua kasus, yaitu sebagai tersangka penerima suap berupa hadiah atau janji, yang diduga berasal dari Kepala DPUPPB Kota Malang tahun 2015. Kasus kedua adalah diduga menerima suap berupa hadiah atau janji terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kendung Kandang, dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut yakni Rp.98 miliar, yang dikerjakan secara “Multiyears” tahun 2016 sampai 2018. Suap tersebut diduga diberikan oleh Komisaris PT ENK.

Pada kasus pertama, MAW selaku penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian sebagai pihak pemberi suap di perkara pertama ini, JES dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian pada perkara kedua, MAW selaku penerima suap disangkakan dengan pasal yang sama dengan perkara pertama.

Sementara Komisaris PT EMK, HEN selaku pemberi suap di perkara kedua yang melibatkan MAW, disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor  : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.