Viewed 5 Times

Sembilan Sekolah Dasar di Kabupaten Malang Terpaksa Merger

0

MEDIA MALANG – Sembilan sekolah dasar negeri di Kabupaten Malang, terpaksa harus merger. Kebijakan itu diambil untuk memenuhi kebutuhan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Slamet Suyono mengemukakan merger SDN sudah dilakukan sejak 2016. Dari evaluasi yang telah dilakukan, kebutuhuan guru PNS dengan guru yang purna tugas atau pensiun tidak seimbang setiap tahunnya.

“Jumlah guru PNS yang pensiun selama kurun waktu empat tahun uakni dari tahun 2014 hingga 2017 ini mencapai 1.500 orang guru, sehingga rata-rata guru PNS yang pensiun per tahunnya 375 orang. Sedangkan setiap ada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru, jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan,” katanya kepada wartawan, Kamis (14/9).

Ia mengungkapkan, sembilan SDN yang harus dimerger itu di antaranya SDN Sedayu 02 dimerger ke SDN Sedayu 01, Kecamatan Turen, SDN Senggreng 06 digabung ke SDN Senggreng 03, Kecamatan Sumberpucung, dan SDN Sidorahayu 04 digabung ke SDN Sidorahayu 02, Kecamatan Wagir.

Slamet menambahkan, merger sekolah itu diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih positif, seperti memberikan peningkatan prestasi pendidikan. Pada 2018, dari hasil evaluasi, dinas pendidikan belum berencana kembali melakukan merger.

Selain merger, dinas pendidikan juga terpaksa menutup dua SDN, karena tidak ada muridnya. Dua sekolah itu yakni SDN Kalirejo 01, Kecamatan Kalipare dan SDN Tempursari 01, Kecamatan Donomulyo.

Sementara itu, jumlah guru SDN yang sudah berstatus PNS di kabupaten ini sebanyak 6.114 orang. Untuk tenaga honorer Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 6.248 orang. Sedangkan jumlah SDN yang tersebar di 33 kecamatan sebanyak 1.100 sekolah, dan SD swasta berjumlah 56 sekolah.

Di Kabupaten Malang masih kekurangan guru PNS sebanyak 3.500 orang. Idealnya dari jumlah sekolah yang ada, guru PNS harus mencapai 9.900 orang, dengan asumsi satu SDN terdapat sembilan PNS, yaitu satu kepala sekolah (kasek), enam guru, satu guru agama, dan satu guru olahraga.

Dinas pendidikan berharap, kekurangan kuota guru PNS di kabupaten ini terpenuhi. Namun, pemerintah kabupaten juga tidak bisa berbuat banyak, sebab kuota CPNS pemerintah pusat yang menentukan. “Setiap perekrutan CPNS tidak sesuai dengan pengajuan, tapi Pemkab Malang terus berupaya meminta tambahan kuota CPNS guru pada pemerintah pusat,” ujarnya. (*)

Penulis : Cahyono

Editor  : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.