Risma Minta Pemprov Jatim Kaji Ulang soal Biaya Pendidikan

0

MEDIA MALANG – Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengkaji ulang dan bersikap adil dalam menerapkan biaya pendidikan SMA/SMK. Menyusul banyaknya laporan warga, yang mengeluhkan tingginya biaya pendidikan, hingga dapat menyebabkan anak putus sekolah.

“Kenapa dulu saya membuat kebijakan sekolah itu gratis terutama sekolah negeri karena di situlah letak keadilannya,” kata Risma saat menggelar jumpa pers di rumah dinas Wali Kota di Surabaya, Rabu 20 Juni 2018.

Risma berharap pada tahun ajaran baru nanti, pemprov perlu mengkaji kembali biaya pendidikan SMA/SMK, mengingat tidak semua orang di Surabaya dan Jawa Timur sama dari segi finansialnya.

“Tidak semua kaya, tapi apa ya mereka tidak berhak untuk mengenyam pendidikan. Kalau itu terjadi, sama saja kembali ke zaman Belanda, lalu apa gunanya kita merdeka,” katanya.

Menurut Risma, seperti dikutip dari Antara, dalam UUD pasal 34 ayat 1 tertulis bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, lanjut dia, ayat keempat
Pancasila disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Itu diartikan bahwa pemerintah harus bersikap adil,” tegas Risma.

Namun realitasnya, lanjut dia, masih banyak pelajar SMA/SMK yang memiliki kecerdasan cukup baik, tapi tidak bisa sekolah, karena terkendala biaya pendidikan yang tinggi. “Kalau begini pemerintah berpihak ke siapa, kalau hanya orang kaya, pemimpin, pejabat saja yang bisa sekolah
sama saja dengan penjajahan zaman kolonial dulu. Apa itu adil, di mana negara ini, di mana pemerintah ini,” ujarnya.

Melihat hal ini, Risma terus berupaya agar biaya pendidikan SMA/SMK dapat digratiskan, salah satunya dengan menyampaikan permasalahan ini kepada media serta mengumpulkan uang dari masjid. “Tapi semua ada batasannya. Kalau naik lagi kan semakin berat, uang muka ada yang minta Rp 10 juta sampai Rp15 juta, uang dari mana anak-anak itu,” ujarnya.

Selain itu, Risma berencana membuat cabang di beberapa sekolah dengan meminta izin provinsi untuk menampung anak-anak SMA/SMK yang tidak mampu dari segi biaya. “Ini dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang terancam putus sekolah,” kata wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Ditanya berapa jumlah anak Surabaya yang terancam putus sekolah, Risma tidak mengetahui secara pasti jumlahnya. “Nanti datanya minta dinas sosial karena saya tidak hafal,” ujarnya. (*)

Editor : Puspito Hadi

Sumber : medcom.id

Comments are closed.