Viewed 9 Times

Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Malang Segera Disahkan

0

MEDIA MALANG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang saat ini dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, segera disahkan. Di raperda itu memuat beragam kebijakan, seperti lokasi bebas asap rokok serta lokasi yang diperbolehkan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Choeroel Anwar mengemukakan raperda itu secepatnya segera disahkan. Sebelumnya, sudah ada aturan dari pusat terkait dengan kawasan tanpa rokok.

“Raperda itu adalah bagian dari kewajiban pemda untuk merealisasikan dan ini sudah ada PP dan turun ke daerah masing-masing. Kota Malang dikatakan terlambat, tidak begitu, tapi seharusnya segera ditetapkan untuk kepentingan masyarakat dan mengatur potensi di kota ini,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis.

Ia mengatakan, pansus sudah melakukan pembahasan terkait dengan Raperda KTR tersebut. Seperti lokasi yang harus bebas dari asap rokok serta tempat yang diperbolehkan untuk sarana promosi ataupun berjualan rokok.

Untuk tempat yang harus bebas dari asap rokok, ia menyebut misalnya di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun sarana pendidikan. Sementara, yang diperbolehkan salah satunya di pasar.

Ia mengakui, saat pembahasan kawasan yang bebas asap rokok sempat terjadi perdebatan, salah satunya pasar. Di Kota Malang, selain ada pasar modern juga ada pasar tradisional. Namun, pasar tradisional adalah maskot, terlebih lagi untuk masyarakat menengah ke bawah.

“Jika melihat di raperda ini muncul pasar dengan segala konsekuensinya, tidak boleh merokok, tidak jual beli rokok, promosi. Kalau pemikiran kami ini tentang semangat. Pasar ini tempat niaga, tempat bisnis, promosi dan jual beli, masa harus mengelompokkan tidak boleh (merokok). Maka, pasar kami beri keleluasaan tidak masuk di dalam kategori wajib untuk jadi kawasan tanpa rokok,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan setelah disahkan, perda itu nantinya akan disosialisasikan minimal satu tahun. Dalam aturan itu nanti akan dilihat tingkat efektivitasnya.

Namun, ia juga menganjurkan ke pemerintah kota, segera menindaklanjuti raperda itu nantinya dengan kebijakan fasilitas tempat merokok. “Jadi, bukan sekedar melarang tapi juga mengatur kawasan merokok. Paling tidak diberi fasilitas untuk merokok,” tegasnya.

Terkait dengan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa perda itu akan mematikan industri rokok di daerah, pria yang juga anggota pansus Raperda KTR tersebut mengatakan tidak akan memengaruhi industri rokok. “Saya jamin. Sebelumnya, ada yang mempertanyakan adakah dengan ini pabrik rokok bangkrut, dan ini (perda) tidak memengaruhi itu,” katanya.

Ia berharap, dengan disahkannya raperda ini masyarakat akan semakin nyaman berada di ruang publik, baik orang dewasa ataupun anak-anak. Pengunjung kafe yang merokok dan tidak, juga nyaman, sebab pemilik kafe juga kooperatif dan sadar dengan membuat lokasi yang bebas asap rokok. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor   : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.