Presiden Sorot Penahanan DPRD Kota Malang

0

MEDIA MALANG – Presiden Joko Widodo ikut menyoroti penahanan 41 orang dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus suap dan sejumlah gratifikasi dalam pembahasan RAPBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Hal itu dituangkan Presiden Jokowi di laman facebooknya. Menurut dia, untuk membangun kepercayaan dari masyarakat butuh waktu yang tidak sebentar.

“Yang bisa kita petik dari masalah ini adalah bahwa tidak mudah membangun kepercayaan dari masyarakat. Itu memerlukan waktu yang panjang,” tulis Presiden, dikutip dari laman facebooknya, Jumat (7/9).

Ia juga mengingatkan agar agar siapapun yang diberi kepercayaan oleh masyarakat baik eksekutif maupun legislatif terus menjaganya.

“Karena itulah, saya mengingatkan semua pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat -baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif- untuk menjaga kepercayaan yang diembannya itu,” ujarnya.

Berikut kutipan langsung dari laman facebook Presiden Jokowi :

Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Yang bisa kita petik dari masalah ini adalah bahwa tidak mudah membangun kepercayaan dari masyarakat. Itu memerlukan waktu yang panjang.

Karena itulah, saya mengingatkan semua pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat -baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif- untuk menjaga kepercayaan yang diembannya itu.

Jagalah kepercayaan itu untuk kebaikan-kebaikan rakyat daerahnya, provinsinya, dan di dalam lingkup lebih besar: negara.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Ke-41 anggota DPRD Malang tersebut diduga menerima suap dan sejumlah gratifikasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, dari hasil penelusuran KPK, para anggota DPRD Kota Malang diduga menerima suap dari wali kota nonaktif, Mochammad Anton, dengan total Rp700 juta. Sementara untuk penerimaan gratifikasi sebesar Rp5,8 miliar.

Suap sebesar Rp700 juta yang diberikan Anton diduga untuk memuluskan pembahasan RAPBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Sedangkan penerimaan gratifikasi sebesar Rp5,8 miliar diduga berkaitan dengan dana pengelolaan sampah di Kota Malang.

Febri meminta kepada 22 anggota DPRD Kota Malang yang baru ditetapkan sebagai tersangka untuk kooperatif mengembalikan uang hasil korupsi kepada KPK. Sebab, 19 anggota DPRD Kota Malang yang telah ditetapkan tersangka lebih dulu telah mengaku bersalah dan mengembalikan uang ke KPK. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor : Puspito Hadi

Comments are closed.