Viewed 11 Times

Polres Malang Awasi Penggunaan Dana Desa

0

MEDIA MALANG – Kepolisian Resor Malang, akan ikut mengawasi penggunaan dana desa, menyusul adanya nota kesepahaman (MoU) terkait tindak lanjut pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa. Pengawasan salah satunya memastikan banner penggunaaan anggaran sesuai dengan realisasi.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengemukakan pusat telah melakukan MoU dengan melibatkan kepolisian, kementerian dalam negeri, serta kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan ditindaklanjuti ke daerah.

Selama proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), petugas akan ikut memantau. Setelah pembahasan jadi, juga memantau untuk publikasi, yang salah satunya dalam bentuk banner, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. “Setiap kades wajib mengumumkan rencana penggunaan dana desa yang dalam bentuk rencana anggaran biaya,” katanya pada wartawan, Jumat (27/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan petugas Bhabinkamtibmas nantinya juga dapat mengingatkan ataupun memberikan saran kepada kades apabila rencana penggunaan anggaran dana desa tidak sesuai atau sejalan dengan tujuan dalam RAB APBDes. Dan jika ada temuan penyalagunaan DD, maka petugas bisa melaporkan ke Kapolsek dan Kasatbinmas yang selanjutnya berkoordinasi dengan kasat reskrim.

Dengan adanya laporan tersebut, maka kasat reskrim berkoordinasi dengan inspektorat untuk diberi kesempatan dalam melakukan audit pemeriksaan secara internal. Selain itu juga, Inspektorat harus melakukan pemeriksaan kepada kades dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

“Apabila paling lama 10 hari pemerintah desa yang dalam hal ini kades tidak mengindahkan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat, maka inspektorat melaporkan ke Polres Malang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya penegakan hukum,” katanya menjelaskan.

Bupati Malang Rendra Kresna menyambut baik dengan kebijakan pusat tersebut, sebab dengan pengawasan itu, bisa sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Pemkab Malang bersama Polres Malang akan terus secara rutin memberikan bimbingan teknis terkait aturan-aturan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa kepada kades dan perangkat desa, agar mereka tidak terjerat dalam masalah hukum dalam mengelolanya,” kata Bupati. (*)

Penulis : Cahyono

Editor : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.