Pengusaha Apresiasi Pelegalan Vape

0

MEDIA MALANG – Langkah pemerintah memberlakukan cukai bagi Produk Hasil Tembakau Lainnya (HPTL) diapresiasi pengusaha vape di Tanah Air. Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto menghargai pemerintah yang penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010./2017 (PMK 146) karena dianggap sebagai tahapan yang baik bagi industri vape untuk lebih berkembang.

“Kami mengapreasiasi upaya nyata pemerintah yang telah mengatur vape dan HPTL secara spesifik serta terpisah dari rokok. Melalui peraturan ini, pemerintah telah mengakui eksistensi vape di Indonesia dan sudah menjadi produk legal. Sekarang, saya melihat ada sebuah peluang besar yang tidak hanya berlaku bagi industri vape, tapi juga bagi industri HPTL lainnya,” ujar Aryo melalui keterangan resmi, Rabu (18/7).

Aryo juga mengatakan jika di masa mendatang industri vape dan industri HPTL lainnya dapat bertumbuh dengan baik, akan banyak peluang usaha baru akan bermunculan di Indonesia.

“Kalau semakin baik, akan semakin tumbuh pelaku usaha di Indonesia, seperti pengusaha mod vape, baterai, dan lain-lain. Ini merupakan peluang bagus untuk negara,” jelas Aryo.

Sementara itu, Kepala Subdit Tarif Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Sunaryo mengungkapkan bahwa selain PMK 146, penyeragaman kemasan liquid vape di pasaran menjadi empat volume yakni 15 mililiter (ml), 30 ml, 60 ml dan 100 ml juga akan diterapkan.

Peraturan cukai yang terangkum dalam PMK 146 mengenai tarif cukai hasil tembakau menetapkan besaran cukai senilai 57% dari Harga Jual Eceran (HJE). Produk HPTL yang dikenakan cukai adalah rokok elektrik, vape, tembakau molase, tembakau hirup, dan tembakau kunyah.

Sunaryo mengatakan bahwa dengan berlakunya PMK 146, maka produk HPTL sudah diatur dan resmi di Indonesia.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempersilakan seluruh produsen produk HPTL untuk memulai memenuhi persyaratan dan perizinin yang berlaku untuk perdagangan mereka.

Mengenai penerapan peraturan tersebut, Sunaryo mengatakan terdapat perpanjangan waktu bagi para pengusaha vape untuk mengurus pita cukai sampai dengan tiga bulan ke depan.

“Meskipun peraturan ini sudah berjalan sejak awal Juli, di pasaran masih terdapat beberapa liquid vape yang belum dikenakan pita cukai. Hal itu terjadi karena ada beberapa pengusaha vape yang sudah terlanjur mengeluarkan produknya untuk menjaga stok sebelum peraturan ini diterapkan. Oleh karena itu, kami memberikan waktu untuk produk tersebut ada di pasaran sampai dengan 1 Oktober,” kata Sunaryo.

Ia juga menambahkan peraturan cukai tersebut perlu diterapkan karena konsumsi vape di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data APVI terdapat sekitar 950 ribu konsumen vape dan yang aktif adalah sekitar 650 ribu orang. Sementara ada lebih dari 3.500 toko vape yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia dengan jumlah pengguna vape di Jakarta sudah mencapai 40 ribu konsumen. Kebutuhan pasar domestik vape juga mengalami pertumbuhan yang positif, dimana per bulannya kebutuhan vape mencapai sekitar satu sampai 1,5 juta botol. (*)

Editor : Puspito Hadi

Sumber : media indonesia

Comments are closed.