Viewed 408 Times

Pemkab Malang Bagikan Dana Hibah Pilkada

2017

MEDIA MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang  akan menandatangani MoU (Memorandum of Uderstanding) dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kerjasama dalam bentuk penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut akan dilakukan Bupati Malang Rendra Kresna, Senin,18 Mei 2015,besok.

Pimpinan Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Kabupaten Malang, George da Silva mengatakan jika pada hari terakhir penandatanganan MoU tidak segera dirampungkan, pelaksanaan Pilkada dipastikan batal digelar. Pasalnya, Senin besok hari terakhir umtuk kota dan kabupaten yang tahun ini akan menggelar Pilkada.

” Jika penandatangan MoU tidak segera dirampungkan, maka pelaksanaan Pilkada bisa dipastikan akan urung digelar. Mengingat, satu-satunya alokasi dana untuk pembiayaan selama penyelenggaraan pemilihan, dialokasikan dari pemerintah kabupaten atau kota,” Katanya kepada Media Malang, Minggu siang.

George  mengaku, terkait penandatanganan NPHD, Panwas diminta untuk menyaksikan penandatanganan  tersebut yang akan digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang. “Terkait dengan NPHD, besok (Senin pagi,red) kami dari Panwas diminta untuk menyaksikan penanda-tanganan. MoU ini sangat penting, karena terkait dengan biaya pelaksanaan Panwaslu selama masa kerja delapan bulan ke depan,” jelasnya.

Dari keterangan yang diperoleh,rencananya Pemkab akan menggelontorkan dana sekitar Rp 39 miliar untuk KPUD Kabupaten Malang dan dana sebesar Rp 11,6 miliar untuk Panwaslu Kabupaten Malang.

Kata George, dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan. Salah satu yang paling mendesak, yaitu rekrutmen panitia pengawas pemilih (Panwaslih) sebanyak 99 orang. Termasuk, pengawas TPS sekitar 3700 orang.

“Dana yang diberikan itu untuk delapan bulan ke depan atau selama masa kerja. Jika di bulan ke sembilan dipandang perlu harus ada dana tambahan, maka akan dilakukan addendum,” tambahnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang, Santoko, mengaku juga mendapatkan undangan penandatanganan MoU NPHD. KPUD dipastikan akan menerima hibah dana Pilkada sebesar Rp. 39 Milliar.

“Pengajuan awal kita (KPUD) sebesar Rp 45 miliar. Namun, setelah dilakukan pembahasan dan koordinasi, akhirnya disepakati senilai Rp 39 miliar,” ujarnya.

Santoko menambahkan, terkait dana hibah tersebut, pihaknya akan memaksimalkan bantuan hibah itu. Apalagi, salah satu proses tahapan yang sangat mendesak dan harus dilakukan secepatnya  yakni,  rekrutmen PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara).

“Untuk PPK, dari total 33 kecamatan, nantinya harus memiliki 5 orang. Sementara untuk PPS, dari total 390 desa dan kelurahan, harus menyediakan sekitar 3 orang di masing-masing PPS. Hal inilah, yang nanti akan langsung dilakukan seiring telah adanya NPHD,” tutupnya.

Penulis : S. Rochmat effendi

Editor  : Puspito Hadi

 

Komentar Anda

Komentar

Leave A Reply