Viewed 207 Times

Pemkab Gencarkan Sosialisasi Dana Desa Mandiri

412

Media Malang – Berpacu dengan waktu, Pemerintah Kabupaten Malang gencar menggelar sosialisasi dana desa mandiri.

Langkah ini diharapkan bisa mematangkan kesiapan Pemerintah Desa (Pemdes) sebelum mengelola kucuran dana tersebut.

“Saat ini masih sosialisasi terus kami lakukan, ” kata KabagPemdes Pemkab Malang M. Darwis, Rabu (15-05-2015).

Darwis mengaku, langkah itu menyusul belum terbitnya payung hukum dalam menjalankan anggaran dari APBN tersebut. “PP-nya masih direview kita masih menunggu hasilnya. Nanti baru kami mengeluarkan Perbub serta juklak dan juknis dalam pelaksanaannya,” aku dia.

Menurut dia, Pemdes dilatih bagaimana merancang sebuah APBD Desa yang mana sebagai tolak ukur dalam mengelola sebuah desa mandiri.

Karena apa, lanjut dia, kucuran dana cukup fantastis mencapai Rp. 1 Miliar lebih. “Pemdes harus bisa membuat APBD desa, dari situ semua dana akan direncanakan penggunaannya,” sambungnya.

Dia melanjutkan, sesuai aturan dari 30% anggaran yang diberikan. Kesemuanya diperuntukkan menyokong biaya operasional desa. Sedangkan, sisanya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan kebutuhan lainnya.

“Kan sudah jelas 30% untuk operasional, sisanya untuk kegiatan,” tegas Darwis.

Menurut dia, semua desa untuk siap mengelola anggaran dana tersebut. Karena sudah banyak dari mereka yang menanyakan kapan kucuran dana tersebut cair. “Sepertinya begitu, mereka terus menanyakan,” tuturnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memastikan penyaluran dana desa tepat sasaran, meskipun harus melalui pemerintah daerah setempat.

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar disela pertemuan dengan Kepala Desa se-Malang Raya di Kampus Unisma Jalan MT Haryono beberapa waktu lalu.

Marwan mengungkapkan, jika penyaluran dana akan diberikan pada pertengahan April 2015 nanti. Saat ini tengah ditunggu penyelesaian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

“Ini menunggu PNPM Mandiri selesai dulu. Empat bulan ke depan akan dilakukan pendampingan. Kalau PNPM itu fasilitator, untuk program ini kita buat pendampingan namanya sesuai undang-undang desa,” jelas Marwan.

Marwan tidak mentoleransi apabila ditemukan penyalahgunaan dalam penggunaan dana ini. Tim pendamping akan memberikan pemahaman dalam pengelolaan dana tersebut. “Kalau ada penyalahgunaan nanti, laporkan kami,” tegasnya.

Menurut Marwan dirinya sengaja keliling ke daerah-daerah, untuk bertemu langsung dengan para Kades, memberikan pengarahan, pemahaman tentang penyaluran Dana Desa tersebut.

“Selain itu memberikan pemahaman betapa pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat kaum intelektual tentu penting untuk memberikan sumbangsih pemikiran maupun tenaga dalam upaya membangun desa mandiri kedepan,” urainya.

Sementara Kades Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Nur Sodiq menyambut gembira pertemuan ini. Karena kepala desa akan memahami secara benar pengelolaan dana desa mandiri.

“Kalau di desa kami sudah siap BUMDES, tinggal menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM. Kami juga butuh juklak dan juknis dalam pemanfaatan dana tersebut,” ujarnya terpisah.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menganggarkan sekitar Rp 20 triliun untuk 74 ribu desa dari APBN 2015.


Penulis : Rajendra Aska Sulaiman

Editor : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Leave A Reply