Viewed 78 Times

Pemerintah Bekukan Permenhub 108 Soal Angkutan Daring

0

MEDIA MALANG – Pemerintah akhirnya membekukan sementara Peraturan Menteri Perhubungan 108 Tahun 2017. Hal ini dilakukan setelah terjadi berbagai gelombang unjuk rasa penolakkan.

“PM 108 kami akan lihat dan tampung aspirasi bahwa keberadaan koperasi itu seharusnya tidak ada. Ini
nanti akan kami diskusikan dengan para aplikator Insya Allah bisa ada satu titik,” ujar Menteri
Perhubungan Budi Karya seusai pertemuan dengan perusahaan transportasi daring di Bina Graha, Rabu (28/3).

Permenhub 108 adalah peraturan dari Kemenhub untuk angkutan umum tidak dalam trayek, termasuk taksi
daring. Para pengemudi tidak menyetujui beberapa aturan yang dianggap merugikan mereka. Peraturan ini di
antaranya adalah penggunaan stiker khusus, area yang ditentukan, harus masuk ke dalam koperasi, dan uji
KIR.

Budi mengatakan bakal berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait sanksi lalu-lintas. “Proses Permen
108 kami diskusi ke polisi agar penindakan berlangsung simpatik, menegur saja tak ada denda dan lain
sebagainya,” tandasnya.

Sementara, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, berdasarkan kesepakatan Kemenhub dan Kemenkoinfo
dengan perwakilan Grab dan Gojek, perusahaan daring tersebut akan berubah menjadi perusahaan angkutan.

“Garisnya adalah antara driver dan aplikator yang selama ini potongannya 20-25 persen. Beliau (menteri
terkait) sepakat tinggal nanti kita tindaklanjuti,” ujar Moeldoko. (*)

Editor : Puspito Hadi

Sumber : mediaindonesia

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.