Optimalkan Fungsi Pengawasan, KPPU Buat Nota Kesepahaman dengan Dekopin

0

MEDIA MALANG – Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) membuat nota kesepahaman dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di di Makassar, Sulawesi Selatan. Nota kesepahaman itu difokuskan pada pengawasan pelaksanaan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengemukakan kesepakatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan implementasi kemitraan. Untuk itu, KPPU harus bersinergi dengan semua elemen, salah satunya dengan Dekopin yang selama ini menjadi wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia.

“Sinergi KPPU dan Dekopin akan memberi dampak positif bagi upaya percepatan terciptanya kemitraan yang sehat,” kata Syarkawi dalam rilis yang diterima, Rabu hari ini.

Dalam catatan KPPU, struktur jumlah pelaku usaha Indonesia 99 persen adalah usaha kecil dan mikro, sedangkan 1 persennya dalam kategori menengah dan besar. Dari komposisi tersebut, jumlah pelaku usaha yang telah melakukan kemitraan berjumlah kurang dari 10 persen sehingga tentunya berpotensi menimbulkan ketimpangan antara usaha kecil dan mikro dengan menengah dan besar.

Ia menambahkan, melalui jaringan kerja Dekopin yang tersebar luas di seluruh Indonesia serta kewenangan yang dimiliki KPPU, kerjasama ini diyakini akan menjadi kolaborasi yang efektif untuk mereduksi ketimpangan ekonomi tersebut.

“Ketika KPPU dan Dekopin dapat bersama-sama mengawal implemetasi kemitraan yang sehat, Koperasi dan UMKM tidak lagi hanya dijadikan segementasi pasar pelaku usaha besar, melainkan menjadi mitra usaha yang sesungguhnya bagi pelaku usaha besar untuk meningkatkan daya saingnya di pasar yang semakin terbuka lebar,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan kemitraan usaha yang dibangun ituharus berkelanjutan, dengan prinsip tumbuh bersama. Selain itu, perwujudan perekonomian nasional yang berkeadilan akan terakselesari dengan baik melalui dukungan penuh pemerintah mewujudkan kemitraan usaha yang berkelanjutan.

Dalam acara tersebut, bertindak sebagai Pihak Pertama dari KPPU adalah Syarkawi Rauf sebagai Ketua KPPU, sedangkan Pihak Kedua adalah H. A. M. Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin.

Kerja sama tersebut juga didasarkan pada kesamaan cara pandang dari kedua belah pihak untuk melakukan upaya terbaik dalam menjamin keadilan dan pemerataan usaha dalam rangka memperkuat dan kemandirian ekonomi nasional melalui kemitraan yang sehat antara pelaku usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan implementasi kemitraan sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemitraan maka diperlukan optimalisasi fungsi pengawasan usaha yang dimiliki oleh KPPU.

Selanjutnya, guna merealisasikan Nota Kesepahaman ini secara teknis KPPU dan Dekopin sepakat untuk segera membentuk Satuan Tugas yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor : Puspito Hadi

Comments are closed.