Viewed 232 Times

Menteri Susi Stop Gubernur dan OJK Persulit Perijinan dan Anggunan Pinjaman Kredit Bagi Nelayan

0

MEDIA MALANG – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan peringatan tertulis kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk tidak mempersulit perijinan dan penarikan retribusi terhadap para nelayan. Selain itu, Susi juga mewarning pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak mempersulit pengajuan kredit bagi para nelayan.

“ Untuk bapak- bapak ketahui untuk kapal dibawah 10 GT sudah sejak tanggal 7 Nopember 2015 saya meminta kepada gubernur, bupati, untuk tidak meMbuat nelayan membuat ijin dan tidak memungut retribusi,” kata Susi Pudjiastuti, saat menghadiri program jarring kerjasama OJK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Pantai Sendangbiru, Kabupaten Malang, Jum’at Sore.

Selain itu, dia meminta kepada pemerintah daerah setempat juga tidak mempersulit perijinan nelayan yang menggunakan kapal 20 – 30 GT. “Untuk akta perijinan kapal 20-30 GT harus diselesaikan di level propinsi , karena kami di KKP hanya mengurusi perijinan di atas 30 GT,” tegas Susi.

Sedangkan, terkait kerjasama program jaring dengan OJK yang didukung sejumlah bank BUMN atau swasta di Indonesia, Susi menegaskan jika dirinya tidak ingin ada nelayan kesulitan untuk mendapatkan kredit bank. Untuk itu, dia meminta kepada pimpinan OJK,agar memudahkan anggunan dan pinjaman kredit nelayan.

“Bapak Muliaman, kalau bisa kita ini tidak usah lagi memungut PNBP,PHP, dan lain sebagainya,”harapnya.

Menurut Susi, sektor kelautan dan perikanan akan berkembang jika para nelayan diberi kemudahan.”Karena saya percaya kemajuan dan growt ekonomi akan luar biasa, apabila kemudahan diberikan kepada para nelayan. Mereka adalah UMKM yang harus mendapatkan akses pendanaan dan perlindungan,” paparnya.

Susi mengaku pada tahun 2016 nanti, pihaknya akan memberikan asuransi jiwa kepada para nelayan. Masing-masing nelayan akan mendapatkan asuransi Rp. 60 juta.

”Sebenarnya yang kami ajukan Rp. 100 sampai Rp.200 juta, namun yang disetujui sesuai anggaran Rp.60 juta dan dipastikan sudah berada di tangan. Mohon KTP dan KK nelayan disiapkan, jika ada kematian akan mendapatkan santunan,” ujarnya. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor : Puspito Hadi

 

Comments are closed.