Viewed 17 Times

LPS Tuntaskan Likuidasi 14 BPR

0
MEDIA MALANG – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera menuntaskan penanganan likuidasi 14 BPR/BPRS agar nilai asetnya tidak terus menurun. BPR tersebut telah dibubarkan, sehingga saat ini sedang proses untuk penjualan aset.
Direktur Group Pengelolaan Operasional LPS Hari Prasetyo mengemukakan saat ini berupaya untuk memroses penjualan aset tersebut.
“Persoalannya terkait penjualan aset,” katanya dalam kegiatan Media Gathering “Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas Keuangan” di Malang, Selasa (12/9).
Secara total, ia menyebut sampai saat ini ada 75 BPR, lima BPR, dan satu bank umum yang sudah dilikuidasi. Dari jumlah itu, penanganan likuidasi bank umum sudah tuntas, sedangkan BPR tinggal 12, dan dua BPRS masih dalam proses.
Sesuai ketentuan, penuntasan bank terlikuidasi dilakukan dalam jangka waktu dua tahun dan bisa diperpanjang 1×2 tahun. Untuk penuntasan likuidasi ke-14 BPR/BPRS masih dalam rentang masa penyelesaian mengacu ketentuan.
Menurut dia, penjualan aset BPR/BPRS tidak mudah. Salah satu kendala karena biasanya kualitasnya buruk. Penjualan aset harus segera dilakukan, sebab jika ditahan, dikhawatirkan harganya semakin turun. Bahkan, karena kualitas dari aset yang buruk, maka sulit LPS mendapatkan harga yang baik dalam penjualannya. Paling tinggi hanya 20% dari nilai aset jika kualitasnya baik.
Sementara itu, Ketua Yayasan Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) Jawa Timur Luluk Indrayani mengemukakan ada banyak faktor penyebab banyaknya BPR/BPRS yang terpaksa harus likuidasi atau dibubarkan. Beberapa faktor itu misalnya SDM yang lemah ataupun karena sistem BPR, seperti penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) belum berkembang baik, sehingga berpotensi terjadinya “Fraud” atau kecurangan.
Namun, ia menyebut sebenarnya secara proporsi jumlah BPR yang terpaksa harus diluidasi karena “Fraud” tidak terlalu besar. “Tapi kalau diproporsi sebenarnya tidak besar. Dari 1.700-an BPR, hanya 80 yang dilikuidasi karena ‘Fraud’. Berarti hanya sekitar 4%-5% saja,” katanya.
Pihaknya tetap berupaya melakukan pemantauan tentang BPR. Selain itu, OJK juga semakin ketat dalam menyeleksi pengurus dan direksi BPR. Dengan langkah-langkah itu, diharapkan BPR bisa maju dan tidak ada lagi kasus-kasus “Fraud” seperti yang terjadi selama ini.
Menurut Luluk untuk mengantisipasi berbagai hal yang bisa memicu BPR/BPRS terjadi likuidasi, DPP Perbarindo juga mengharuskan pengurus dan direksi BPR bersertifikat. Mereka wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan asosiasi.
Ia juga mengaku terbantu dengan adanya LPS tersebut, sebab dapat menunjang kelancaran bisnis dari BPR.  Masyarakat diharapkan tidak merasa khawatir ketika menempatkan dananya di BPR.
“Nilai DPK kami terus meningkat. Sebelum dijamin LPS, DPK BPR hanya Rp.13 triliun, namun terakhir sudah mencapai Rp.75 triliun, yang menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat pada BPR,” ucap Luluk yang juga Komisaris Utama BPR Ady Group itu.
Ia juga meminta masyarakat berhati-hati menyikapi tawaran bank agar menempatkan dananya di lembaga keuangan tertentu dengan iming-iming “Cash back” besar, dalam bentuk uang maupun barang. Masyarakat harus memastikan menyimpan uangnya di lembaga yang sudah dijamin oleh LPS. (*)
Penulis : Didik Fibrianto
Editor  : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.