Viewed 30 Times

KPPU Gandeng Polri, Kementan dan Kemendag Sidak Beras

0

MEDIA MALANG – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengandeng POlri, kementerian pertanian, serta kementerian perdagangan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) beras di Karawang.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengemukakan, sidak ini merupakan bagian dari upaya menghindarkan eksploitasi konsumen oleh kekuatan pasar yang menguasai jejaring distribusi beras di Indonesia. “KPPU dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dipimpin Polri berkomitmen penuh mengawal amanah bapak Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga pangan,” katanya dalam rilis yang diterima, Jumat hari ini.

Ia mengatakan, KPPU telah melakukan pemetaan jejaring distribusi beras, maupun pemetaan titik simpul distribusi di mana terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat terjadi. Selain itu, juga telah mengidentifikasi pelaku-pelaku usaha yang menjadi penguasanya.

Struktur industri beras, kata dia, cenderung kompetitif di tingkat petani dan pengecer, tetapi cenderung oligopoli di pusat-pusat distribusi (Midlemen). Perlindungan petani telah dilakukan Pemerintah, melalui penetapan harga dasar pembelian gabah dan harga eceran tertinggi beras. Tetapi di hilir diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga penguasa jejaring distribusi leluasa mengeksploitasi konsumen melalui kenaikan harga.

Ia juga menambahkan, dalam kondisi itu terjadi disparitas harga, dimana harga dasar gabah petani untuk kering panen sekitar Rp.3.700/kg dan gabah kering giling Rp.4.600/kg. Sementara Harga pembelian beras petani ditetapkan Rp.7.300/Kg. Harga pasar riil saat ini berada di kisaran Rp.10.500/Kg. Sementara, biaya produksi petani diperkirakan Rp.3.150/Kg.

Dengan perkiraan produksi gabah 79.6 juta ton atau 46.5 juta ton beras, dan dengan mempertimbangkan harga-harga sebelumnya marjin (keuntungan) yang dinikmati petani (56 juta orang) Rp.65.7 triliun. Sementara margin keuntungan perantara petani dengan konsumen (middle men) mencapai Rp.186 triliun. Keuntungan tersebut dinikmati oleh sejumlah pelaku usaha yang lebih kecil.

“Tingginya disparitas harga ini yang menjadi masalah, karena ada pedagang perantara yang mendapat keuntungan lebih besar dan membuat harga beras di tingkat pengecer juga tinggi, sementara itu ironisnya petani justru tidak dapat memperoleh peningkatan kesejahteraan,” kata Syarkawi.

Oleh karena itu, ia mengatakan, KPPU berupaya ke depan mengurangi margin keuntungan di “Middle men” (rantai pasok). Margin tersebut digeser ke petani, sehingga harga pembelian beras petani bisa mencapai sekitar Rp.7.500 – Rp.8.000,-/kg. Bahkan, KPPU juga mendukung langkah pemerintah menerbitkan kebijakan penetapan harga tertinggi beras di tingkat konsumen akhir se besar Rp.9.000/kg. Pengaturan ini HET tertuang Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/M-DAG/PER/7/2017.

“Kebijakan penetapan harga acuan pembelian dan penjualan beras di hulu dan hilir ini dapat dijadikan mekanisne kontrol pemerintah untuk mengurangi disparitas harga di sisi petani, pelaku usaha dalam jejaring distribusi beras, dan konsumen,” kata Syarkawi. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor  : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.