Viewed 7 Times

KPK Lanjutkan Penggeledahan di gedung DPRD Malang dan Rumah Pribadi Walikota Malang

0

MEDIA MALANG – Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) melanjutkan penggeledahan di sejumlah titik terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat DPRD Kota Malang, Kamis siang. Tim Penyidik KPK menggeledah gedung DPRD Kota Malang serta rumah pribadi Walikota Malang Moch Anton.

Tim Penyidik KPK datang sekitar pukul 10.00 WIB. Tim dibantu Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi. Ia diminta menyiapkan tempat serta mendampingi selama proses penyelidikan. “Kami diminta mendampingi selama proses ini,” kata mantan Kepala Dinas Pasar Kota Malang ini.

Di Gedung DPRD Kota Malang, tim penyidik juga memeriksa sejumlah titik, termasuk mobil pribadi Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Malang Soeprapto. Ia turun dari lantai dua gedung DPRD dengan kawalan empat Penyidik KPK, menuju kendaraan pribadinya yang diparkir di halaman gedung DPRD.

Penyidik menggeledah sekitar 15 menit dan setelahnya mereka kembali ke gedung. Namun, Soeprapto tidak memberikan komentar apapun terkait dengan penyelidikan tersebut, termasuk penyidik yang juga bungkam.

Anggota DPRD lain yang terlihat juga dikawal Penyidik KPK adalah Abdurrahman. Ia keluar bersama beberapa petugas KPK, naik mobil meninggalkan gedung DPRD Kota Malang.

Sejumlah agenda rapat di gedung DPRD batal setelah adanya penyelidikan yang dilakukan tim Penyidik KPK tersebut. Beberapa pejabat pemkot yang sudah hadir pun juga terpaksa menunda pembahasan dan akan dilanjutkan di waktu lain.

Sementara itu, tim juga melakukan penggeledahan di rumah pribadi Walikota Malang Moch Anton. Pria yang akrab disapa Abah Anton ini mengatakan, tim penyidik juga sempat membuka komputer di dalam rumah dan membuka isinya. Selain itu, penyidik juga membawa telepon seluler dari dalam rumahnya.

“Itu HP rusak, saya letakkan di rumah. Mungkin tadi mau dibuka belum bisa jadi dibawa. Saya juga menerima kedatangan mereka, kan tamu,” kata Abah Anton.

Tim Penyidik KPK menggeledah ruang kerja sejumlah pejabat sekaligus menyegel kantor Dinas Cipta Karya Kota Malang, pada Rabu (9/8). Bahkan, tim penyidik juga membawa tiga koper besar yang diduga berisi berkas-berkas penting terkait dengan kasus yang saat ini disidik kPK.

Informasinya, penggeledahan oleh tim penyidik KPK tersebut diduga berkaitan dengan dugaan korupsi tiga proyek besar diantaranya Islamic Center, Jembatan Kedung Kandang dan pengerjaan gorong-gorong sistem Jeking di Jalan Bondowoso–Jalan Tidar Malang sebesar Rp.72 miliar yang dianggarkan di APBD 2012-2016.

Proyek tersebut kewenangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Djarot Eddy Sulistyono. Saat ini, yang bersangkutan menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Malang.

Pada 2016 lalu, Djarot dan sejumlah anggota badan anggaran termasuk Ketua DPRD Arief Wicaksono pernah diperiksa KPK. Saat itu, sejumlah proyek besar di Pemkot Malang sedang disorot, karena belum rampung bahkan ada yang belum berjalan, tapi terus dianggarkan di APBD sejak 2012-2016.

Untuk proyek Jembatan Kedungkandang Malang dianggarkan pada 2012 sebesar Rp.40 miliar. Tahun berikutnya muncul lagi di APBD sebesar Rp.48,058 miliar. Dua tahun anggaran itu (2012-2013) baru digunakan Rp.7 miliar.

Namun pada APBD 2014 muncul lagi sebesar Rp.50 miliar, termasuk ada di perubahan anggaran keuangan sebesar Rp.30 miliar. Selanjutnya, terus dianggarkan di APBD 2015-2016 dengan proyek yang sama. Kenyataan di lapangan, proyek jembatan itu terbengkalai hingga sekarang. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.