Ketua Umum PAN Batal Dukung Nyono Suharli Wihandoko di Pilkada Jombang

0

MEDIA MALANG – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menarik dukungan terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 menyusul ditetapkannya Nyono sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus jual beli jabatan. Zulkifli Hasan menilai dukungan terhadap Nyono dibatalkan.

“Karena sudah gugur, kita tidak bisa mengusung lagi,” katanya usai menghadiri Deklarasi Tekad Kemenangan pasangan Ya’qud Ananda Gudban sebagai Calon Walikota dan Wanedi sebagai Calon Wakil Walikota Malang di Gedung Kartini Kota Malang, Senin (5/2).

Menurut Zulkifli Hasan sebagai pengganti dukungan terhadap Nyono di Pilkada Jombang, pihaknya akan mencari dan mendukung pasangan lain yang maju dalam kontestasi memperebutkan kursi panas Bupati Jombang.” Kita akan mendukung dan mencari kader yang lain, kita mengalihkan dukungan,” tegasnya.

Namun, Zulkifli mengaku PAN belum memutuskan siapa pengganti Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan didukungnya, setelah PAN memutuskan tidak akan mengusung lagi pasangan Nyono Suharli Wihandoko dan Subaidi Muhtar setelah OTT KPK. Untuk penggantinya, dia masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan diusungnya.

“Nanti tanyakan ke (DPW), kita lihat perkembangan di DPW,” tutupnya.

Seperti diberitakan KPK pada Sabtu (3/2) melakukan OTT terhadap Nyono Suharli Wihandoko di Stasiun Balapan, Solo. Setelah disidik, Nyono akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait perizinan penempatan jabatan di Pemkab Jombang. Suap itu diterima Nyono dari pelaksana tugas Kepala Dinas kesehatan Pemkab Jombang, Inna Silestyanti agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan definitif.
Sumber suap diduga berasal dari hasil pungutan liar (pungli) perizinan pelayanan kesehatan di puskesmas. Total ada 34 puskesmas yang dipungut untuk mengumpulkan dana. Hasil pengumpulan sejak Juni tahun kemarin mencapai Rp434 juta.

Dari dana yang terkumpul itu kemudian diserahkan oleh Inna Silestyanti kepada Nyono Suharli secara bertahap, yakni sebesar Rp200 juta pada Desember 2017 dan belakangan Rp50 juta –yang dibayar untuk iklan kampanye media di Jombang.

Setiap puskesmas dikutip tujuh persen dengan pembagian satu persen untuk kepala dinas, satu persen untuk kepala paguyuban puskesmas dan lima persen untuk bupati.

Atas perbuatannya, Nyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Inna disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor  : Puspito Hadi

Comments are closed.