Viewed 26 Times

Ketua DPRD Kota Malang Mundur Pascapenetapan Status Tersangka oleh KPK

0

MEDIA MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Mochamad Arif Wicaksono mundur dari jabatannya, pascapenetapan dirinya menjadi tersangka oleh KPK. PDIP sebagai partai yang menaunginya juga melakukan pengkajian dengan tim hukum terkait dengan perkara yang terjadi pada Arif yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang itu.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari mengemukakan PDIP sangat menghormati azas praduga tidak bersalah. untuk saat ini, partai akan fokus untuk membahas pengganti posisi Mochamad Arif Wicaksono sebagai Ketua DPRD Kota Malang tersebut.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Azas praduga tak bersalah tetap kami kedepankan. Demi kepentingan rakyat dan tidak mengganggu proses pembahasan APBD, Bapak Arif akan mundur dari Ketua DPRD. Partai nanti akan membahas siapa pengganti dan akan disampaikan ke Gubernur berikut surat kemundurannya,” katanya dalam rilis yang diselenggarakan di kantor DPC PDIP Kota Malang, Jalan Panji Suroso, Kamis hari ini.

PDIP, kata dia, saat ini juga sedang mengkaji bersama tim hukum soal penetapan status tersangka Arif Wicaksono tersebut.

Sementara itu, Arif mengaku memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Malang, agar bisa fokus menghadapi kasus hukum yang saat ini menjeratnya. Namun, ia juga mengaku belum tahu persis kasus yang saat ini terjadi padanya. Ia hanya mengakui, dirinya pernah diperiksa KPK pada 2016.

“Saya sudah pernah diperiksa oleh KPK 2016 lalu. Ada anggota dewan lain, eksekutif juga ada, dinas PU (pekerjaan umum), sekda, Walikota kemungkinan juga iya,” kata Arif.

Ia juga membantah adanya gratifikasi. Ia menegaskan, tidak ada gratifikasi seperti yang dituduhkan, sehingga dirinya sangat heran jika ada tuduhan itu dan menjadikan ia sebagai tersangka. Namun, ia tetap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Tim Penyidik KPK menggeledah ruangan sejumlah pejabat di Balai Kota Malang, sekaligus menyegel kantor Dinas Cipta Karya Kota Malang, Rabu (9/8). Bahkan, tim penyidik juga membawa tiga koper besar yang diduga berisi berkas-berkas penting terkait dengan kasus yang saat ini disidik KPK.

Informasinya, penggeledahan oleh tim penyidik KPK tersebut diduga berkaitan dengan dugaan korupsi tiga proyek besar diantaranya Islamic Center, Jembatan Kedung Kandang dan pengerjaan gorong-gorong sistem Jeking di Jalan Bondowoso–Jalan Tidar Malang sebesar Rp.72 miliar yang dianggarkan di APBD 2012-2016.

Proyek tersebut kewenangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang Djarot Eddy Sulistyono. Saat ini, yang bersangkutan menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Pada 2016 lalu, Djarot dan sejumlah anggota badan anggaran termasuk Ketua DPRD Arif Wicaksono pernah diperiksa KPK. Saat itu, sejumlah proyek besar di Pemkot Malang sedang disorot, karena belum rampung bahkan ada yang belum berjalan, tapi terus dianggarkan di APBD sejak 2012-2016.

Untuk proyek Jembatan Kedungkandang Malang dianggarkan pada 2012 sebesar Rp.40 miliar. Tahun berikutnya muncul lagi di APBD sebesar Rp.48,058 miliar. Dua tahun anggaran itu (2012-2013) baru digunakan Rp.7 miliar.

Namun pada APBD 2014 muncul lagi sebesar Rp.50 miliar, termasuk ada di perubahan anggaran keuangan sebesar Rp.30 miliar. Selanjutnya, terus dianggarkan di APBD 2015-2016 dengan proyek yang sama. Kenyataan di lapangan, proyek jembatan itu terbengkalai hingga sekarang. (*)

Editor  : Puspito Hadi

Penulis : Didik Fibrianto

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.