Viewed 471 Times

Ketika Pasar Modern Diusik

0

MEDIA MALANG– Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pasar Modern tengah diuji dalam mempertahankan eksistensi toko tradisional. Sebab, kelemahan dalam regulasi tersebut dituding sebagai biang kerok menjamurnya pasar modern atau ritel di Kota Malang.

Tercatat ada sebanyak 223 pasar modern berdiri di Kota Malang. Jumlah dianggap mengkhawatirkan dan mengancam eksistensi toko tradisional.

Sejumlah masyarakat membawa nama Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang mengadu ke DPRD. Mereka ditemui Komisi C bidang pembangunan, dalam hearing (dengar-pendapat) Pemuda Demokrat menganggap semua pasar modern baik itu Alfamart maupun Indomart bodong dan halal untuk dibongkar.

Pernyataan itu menganut pada peraturan industri perdagangan mikro yang dianggap mendapatkan privilege perlindungan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang UMKM, Perpres Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, dan Perpres Nomor tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan dan persaingan usaha Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dan aturan lainnya.

“Kami anggap Pemkot Malang belum mengoptimalisasi untuk mengelola perlindungan toko tradisional dengan indikasi berupa pembiaran praktek ekspansi toko modern yang melanggar norma hukum,” ungkapnya usai bertemu wakil rakyat.

Ditambahkan, bahwa Perda Nomor 28 tahun 2009 tentang tata cara pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang. “Yang tidak mengatur secara khusus bagaimana mekanismenya dan persyaratan mendirikan toko modern sebagaimana diamanatkan oleh Perda,” tegasnya.

Menurut dia, dosa lainnya adalah pendirian toko modern di Kota Malang telah terjadi pelanggaran terhadap aturan zonasi secara massif terhadap Perda yang hanya berjarak 500 meter.

“Pemkot sudah melakukan pembiaran terhadap menjamurnya toko modern dan toko tradisional,” sesalnya. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Bambang Sumarto menuturkan, pengaduan ini akan menjadi atensi bagi DPRD untuk diteruskan nantinya. “Nanti ada agenda pemanggilan terhadap pihak terkait,” ujarnya terpisah.

Bambang mengaku, jika DPRD sudah lama melayangkan kritikan mengenai keberadaan toko modern arahnya jelas untuk merubah regulasi yang dipandang masih bisa menjadi celah kemudahan masuknya toko modern. “Nanti bisa kesana, namun terlebih dahulu akan kita pelajari dan mengakomodir pengaduan ini,” urainya.

 

Penulis : Putra Ismail
Editor : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.