Kepemilikan Freeport Kembali ke Indonesia

0

MEDIA MALANG – Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), Budi Gunadi Sadikin dan ‎CEO and Vice Chairman Freeport McMoran Inc. (FCX), Richard Adkerson menandatangani Pokok-Pokok Kesepakatan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 12 Juli 2018. Dalam kesepakatan tersebut tercantum kepemilikan saham pemerintah Indonesia di Freeport Indonesia sebesar 51,4 persen dari sebelumnya 9,36 persen.

Hadir dalam penandatanganan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani‎, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, serta Menteri Lingkungan Hidup dna Kehutanan Siti Nurbaya. Seperti diketahui, Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau kerap disebut Inalum merupakan Badan Usaha Milik Negara di bidang pertambangan.

Dalam perjanjian tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar Dolar AS untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper yang memiliki 9,36 persen saham di PT Freeport Indonesia. ‎Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penandatanganan pokok-pokok perjanjian ini merupakan langkah maju dan strategis dalam rangka mewujudkan kesepakatan antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia da Freeport McMoran. Dimana kesepakatan itu telah terjadi tanggal 27 Agustus 2017.

Dalam kesepakatan tersebut terdapat empat poin. Pertama adalah landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia, adalah berupa izin pertambangan khusus operasi produksi. Sebelumnya hubungan tersebut berupa kontrak karya. Sementara poin ke dua adalah divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Poin selanjutnya adalah kewajiban PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Selain itu, kesepkatan juga mengatur agar penerimaan negara secara total harus lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara yang selama ini masuk melalui kontrak karya.

Terakhir, kesepkatan itu juga mengatur perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga 2041 akan diberikan setelah PT Freeport Indonesia memenuhi kewajiban seperti yang diatur dalam ijin usaha pertambangan khusus operasi produksi. Untuk mendukung perjanjian pokok ini, tlah disepakati juga kesepkatan antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 12 Januari 2018. Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah daerah akan mendapatkan10 persen dari kepemilikan saham PT Freeport Indonesia.

Aspek lingkungan
Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan, perjanjian jual beli ini diharapkan selesai akhir Juli 2018. Dengan beroperasinya Inalum di Papua, diharapkan dapat menjalankan usaha pertambangan secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri ESDM Ignasiusn Jonan, mengatakan keseluruhan kesepakatan dengan Freeport McMoran telah dapat diselesaikan. “Setelah proses administrasinya selesai, maka PT Freeport Indonesia mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi maksimal 2 x 10 tahun. Kami berharap nilai tambah komoditi tembaga dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan pabrik tembaga berkapasitas 2-2,6 juta ton per tahun, dalam kurun waktu lima tahun,” ujar dia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan pemerintah berharap kualitas terhadap pengelolaan lingkungan di area tambang PT Freeport Indonesia terus ditingkatkan. “Kami meyakini bahwa PT Freeport Indonesia sebagai salah satu pengelola tambang terbesar di dunia akan mampu menjaga aspek berkelanjutan dari lingkungan terdampak area tambang,” ujar dia. (*)

Editor : Puspito Hadi

Sumber : pikiran rakyat.com

Comments are closed.