Kasus Suap Bupati Mojokerto, KPK Geledah 31 Tempat Di Mojokerto-Surabaya-Malang

0

MEDIA MALANG – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang melilit Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. Adapun 31 tersebut tersebar di tiga Kota yakni Mojokerto, Surabaya dan Malang.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, lokasi tersebut terdiri atas 20 kantor/dinas, 4 perusahaan dan 7 rumah pribadi.

Adapun beberapa tempat tersebut antara lain, di kantor dan Rumah Dinas Bupati Mojokerto; Kantor Bappeda Kab. Mojokerto, Rumah NN (orang kepercayaan MKP) di Kec. Pungging, Mojokerto; Showroom milik NN di Kec. Mojosari, Mojokerto; Kantor Satpol PP Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto; Rumah NHN (Mantan Kepala DPMPTSP); Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto; Kantor Regional Office Tower Bersama Grup (TBG) di Surabaya; Rumah SB (Mantan Wakil Bupati Malang 2010-2015) di Malang; Kantor Dinas PUPR Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Pertanian Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Sosial Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto; Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Mojokerto; Kantor PT DMJ di Kab. Mojokerto; Kantor PT PB di Sidoarjo, Jawa Timur; Kantor Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait dengan izin pembangunan menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai lokasi yakni Surabaya, Malang dan Mojokerto.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan tersangka Bupati Mojokerto sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 3,7 Miliar dan suap izin mendirikan menara telekomunikasi senilai Rp 2,7 Miliar.

“Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, sekitar Rp 2,7 Miliar,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di kantornya, Senin kemarin (30/4).

“Dugaan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Setidak-tidaknya senilai Rp. 3,7 miliar,” tukasnya.

Untuk kasus pertama perihal suap, MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Dan untuk kasus kedua, atas perbuatannya tersebut, MKP disangkakan melanggar pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 200110. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. (*)

Editor : Puspito Hadi

Sumber : jawapos.com

Comments are closed.