Ini Sejumlah Rekomendasi Apeksi 2017

0

MEDIA MALANG – Kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-12 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonsesia (Apeksi) di Kota Malang, telah berakhir. Sejumlah keputusan telah dibuat dalam keputusan tersebut demi menjamin tercapainya target pembangunan nasiona dan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang adil terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketua DPP Apeksi Airin Rachmi Diany mengemukakan dalam kegiatan itu, ada sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Rekomendasi pertama terkait dengan isu penegakan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah daerah.

“Kami mendorong pemerintah melalui Kemendagri, memfasilitasi daerah untuk melakukan MoU dengan aparat penegak hukum untuk memaksimalkan fungsi APIP (aparat pengawas intern pemerintahan),” kata Airin kepada wartawan, Kamis hari ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan rekomendasi itu juga dimaksudkan untuk perlindungan hukum pada pejabat atau aparatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan azas keadilan serta tidak didasarkan pada motivasi untuk tebang pilih perkara.

Selain itu, perlindungan hukum untuk pejabat pemerintah di daerah dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah juga belum banyak dipahami, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara massif.

“Perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peraturan di bidang perlindungan hukum penyelenggara pemerintah daerah antarinstitusi negara, baik penegak hukum maupun pengawas keuangan negara dan daerah,” ujarnya.

Selain rekomendasi isu penegakan hukum, juga terdapat rekomendasi isu penyelenggaran pemerintahan daerah, yang salah satunya mendorong pemerintah untuk melibatkan Apeksi dalam perumusan undang-undang atau peraturan yang berdampak pada warga perkotaan dan kinerja pemerintah kota.

Untuk rekomendasi bidang aparatur sipil negara, Apeksi mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara.

Sedangkan, bidang keuangan daerah, Apeksi mendorong pemerintah agar pemotongan anggaran APBD berjalan yang bersumber dari DAK dilakukan tahun berikutnya, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selain itu, Apeksi juga mendorong pemerintah untuk memberikan alokasi dana yang lebih besar kepada pemerintah Kota mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kota.

Di bidang infrastruktur, Apeksi meminta pendelegasian sebagian kewenangan dan pembiayaan untuk urusan pemeliharaan jalan-jalan nasional kepada daerah/kota.

Di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, Apeksi juga merekomendasikan peningkatan kualitas lingkungan dengan pendekatan budaya atau gerakan “Eco Culture City”. Selain itu, pelestarian, penataan dan perlindungan kawasan aliran sungai serta danau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan daerah tujuan obyek wisata di Indonesia perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat.

“Pengelolaan sampah nasional, khusus pengelolaan sampah di pantai dan laut harus dilaksanakan dengan bergotong royong antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat. Kampanye, diseminasi informasi, serta penyampaian edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari sumbernya,” ujar dia.

Ia pun menyebut, perlu adanya peningkatan komitmen yang kuat, baik dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah Nasional harus siap bekerjasama dengan para pelaku usaha dan masyarakat untuk membangun komitmen bersama dalam mengurangi sampah plastik yang terbukti sudah mencemari dan merusak lingkungan.

Di bidang pendidikan, Apeksi meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis bidang urusan pendidikan sesuai dengan UU no 23 Th, 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk bidang kesehatan, Apeksi mendorong pemerintah untuk memastikan tersedianya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan secara menyeluruh di seluruh daerah, serta mendorong Pemerintah untuk pemberian DAK untuk kesehatan tidak dikurangi pada saat tahun anggaran berjalan, karena akan mempersulit dalam peruabahan anggaran. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor   : Puspito Hadi

Comments are closed.