Viewed 9 Times

DPR Setuju Pembatasan Kartu Perdana

0

MEDIA MALANG – Anggota Komisi I DPR mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk membatasi setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya memiliki paling banyak tiga nomor kartu SIM atau pelanggan.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menkominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

“Dengan memandang kepentingan bangsa yang sangat besar, kami perlu memberikan dukungan kepada kebijakan pembatasan ini. Kebijakan itu sudah benar. Ini bukan hal baru, karena di negara lain juga sudah diberlakukan dengan baik,” kata anggota Komisi I DPR Evita Nursanty di Jakarta, Selasa (3/4).

Dikatakan, banyak isu lain yang sangat penting terkait registrasi kartu prabayar yang justru membutuhkan partisipasi publik, termasuk para pedagang, operator, DPR, dan pemerintah, misalnya soal perlindungan data pribadi, rekonsiliasi data pelanggan selular, dan operator telekomunikasi. Untuk itu, dia meminta semua pihak untuk fokus untuk menuntaskan agenda-agenda yang lebih penting itu.

Menurut Evita, fokus perhatian para pedagang dan masyarakat pada umumnya, termasuk pemerintah, terkait pengaturan kartu SIM memang sedikit berbeda. Pedagang selalu berpikiran tentang pendapatan, sementara pemerintah memikirkan kepentingan yang lebih besar. Evita pun yakin, kedua pihak bisa mencapai titik temu ketika sudah berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara.

“Penurunan omzet bukan menjadi alasan untuk mematikan kebijakan yang sudah baik. Di sisi lain, saya ikut menyayangkan kebiasaan operator yang mengobral paket promosi sejak dulu, sehingga terjadi beli-buang kartu SIM. Jika ini diteruskan, justru membuat industri tidak efisien dan merugikan kepentingan bangsa kita secara keseluruhan,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Dia berharap ada solusi yang bisa ditempuh terhadap persoalan yang dihadapi para pedagang, antara lain mengembangkan pola atau model bisnis baru sesuai perkembangan teknologi. “Jadi, bukan kebijakan registrasi atau pembatasan kartu yang dipersoalkan, karena kebijakan itu sudah tepat. Lebih baik kita membahas upaya untuk membangun lingkungan bisnis yang baik untuk semua pihak, karena sekarang semua berubah dengan cepat. Para pedagang pun harus berubah. Di sini, penyelenggara jasa telekomunikasi, Kemkominfo, dan para pedagang bisa melakukan dialog,” katanya.

Dijelaskan, registrasi ulang dan pembatasan kartu SIM sangat perlu demi penciptaan komunikasi yang sehat, mencegah kriminalitas, hingga aksi-aksi terorisme. Kebijakan itu juga bisa membangun lingkungan yang baik bagi e-commerce, kemanfaatan untuk memudahkan penyaluran bantuan, menciptakan industri telekomunikasi yang lebih positif, kompetitif, dan lebih sehat di masa mendatang, serta mempermudah administrasi kependudukan.

Dia juga mengingatkan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib untuk menonaktifkan nomor pelanggan prabayar yang terbukti menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan. (*)

Editor : Puspito Hadi

Sumber : berisatu.com

Comments are closed.