Viewed 37 Times

Direvisi, Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Diusulkan Naik 100 Kali Lipat

0

MEDIA MALANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan merevisi aturan ganti rugi korban salah tangkap/peradilan sesat. Atas hal ini, Kemenkum HAM mengumpulkan ahli hukum dan perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan revisi aturan yang telah berjalan selama tiga dekade.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, korban salah tangkap/peradilan sesat diberi ganti rugi rentang Rp 5 ribu hingga Rp 1 juta. Jika korban tersebut mengalami luka serius/meninggal dunia, maka diganti Rp 3 juta.

“Sudah tidak manusiawi, sudah lama sekali aturannya pula,” kata peserta expert meeting revisi PP 27/1983, Yenti Garnasih, di Gedung Kemenkum HAM, Jalan Rasuna Said, Rabu (18/11/2015).

Untuk merevisi aturan yang diketok pada 31 Desember 1983 itu, tim perumus mengusulkan tiga opsi untuk merevisinya. Yaitu disesuaikan dengan RUU KUHP, disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP) dan mengkonversi nilai menggunakan standar emas. Opsi pertama awalnya disetujui tetapi dinilai tidak mempunyai dasar hukum karena sifat rujukan masih Rancangan KUHP.

“Kalau menggunakan parameter UMP, nanti bagaimana kalau di sebuah provinsi UMP-nya sedang didemo? Atau ada kekosongan UMP? Kan malah tidak memberikan kepastian hukum,” ujar guru besar Universitas Diponegoro, Prof Dr Adji Samekto.

Hal serupa juga dilontarkan Direktur YLBHI, Alvon Kurnia Palma. UMP hanyalah menghitung biaya hidup minimal seorang lajang. Bagaimana jika korban salah tangkap/korban peradilan sesat memiliki istri dan anak. Patokan UMP ini lalu dinilai tidak memberikan rasa keadilan, dibandingkan dengan penderitaan korban salah tangkap/peradilan sesat.

Selain itu, pertimbangan UMP dinilai sebagai bagian dari kewenangan hakim dalam memutus besaran ganti rugi. Setelah melihat banyak pertimbangan, opsi ganti rugi dengan mendasarkan nilai UMP buru-buru dicoret dari daftar pilihan.

“Oke, kalau begini opsi UMP kita coret,” kata ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono yang didapuk menjadi moderator.

Opsi lalu merujuk ke opsi ketiga yaitu tetap menggunakan patokan nominal PP 27, tetapi dikonversi menggunakan standar emas. Pada tahun 1983, satu gram emas senilai Rp 12 ribuan dan kini Rp 500 ribuan.

“Pada tahun 1983, nilai Rp 1 juta itu sudah cukup mahal. Bisa membeli dua sepeda motor. Pada tahun itu, memiliki sepeda motor seperti memiliki mobil sekarang, jadi dilihat nilai intrinsiknya, jangan nilai nominalnya,” ujar Lucky Raspati dari Universitas Andalas, Padang.

Dari argumen ini, maka dipilihlah konversi emas sebagai patokan sehingga terumus korban salah tangkap/korban peradilan sesat diberi ganti rugi minimal Rp 500 ribu dan maksimal Rp 100 juta. Jika korban mengalami luka fisik/cacat permanen/mati maka diberi ganti rugi minimal Rp 25 juta dan maksimal Rp 300 juta.

“Duh, kok ganti rugi orang cacat dengan yang mati disamakan. Tidak adil,” kata Prof Dr Hartiwiningsih dari UNS Solo.

Atas usulan ini, lalu dibuatlah ayat baru yang memisahkan ganti rugi korban yang mengalami luka/cacat permanen dengan kematian. Bagi korban salah tangkap/korban peradilan sesat sampai meninggal dunia, maka negara wajib memberikan ganti rugi minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 600 juta atau dua kali dari yang mengalami luka fisik/cacat permanen.

Lantas muncul pertanyaan dari peserta lainnya, bukankah orang yang mengalami cacat permanen dan tidak bisa bekerja, malah lebih membebani dan perlu penggantian yang lebih banyak.

“Tapi hak hidup kan paling tinggi, hak yang tidak bisa diganggu gugat, nyawa tidak bisa diganti, sehingga memiliki kedudukan paling tinggi,” ujar Yenti.

Expert meeting yang berjalan sejak pukul 09.00 WIB akhirnya selesai menjelang pukul 15.00 WIB. Selain memunculkan angka ganti rugi, tim perumus juga mengusulkan mekanisme pembayaran yang harus dilakukan negara maksimal 90 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Usulan ini akan disampaikan ke Menkum HAM Yasonna Laoly dan akan dilakukan rapat antar kementerian pekan depan. Kemenkum HAM menjanjikan sebelum terbit fajar Hari HAM Internasional, revisi ini akan diundangkan.

“Dalam waktu dekat ini kami harapkan selesai dan menjadi hadiah pada Hari HAM 10 Desember 2015. Kemenkum HAM memberikan ini untuk melindungi mereka yang salah tangkap,” ujar Dirjen PP Prof Widodo Ekatjahjana berjanji. (*)

Editor   : Puspito Hadi

Sumber : detik

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.