Viewed 280 Times

Dewan Soroti Pengelolaan Penerangan Jalan

1436

MEDIA MALANG – Diam-diam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi rebutan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang (DKP). Belum jelas alasan kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saling ingin mengelola.

Selama ini DKP adalah pihak yang mengelola dan menangani PJU, sebelum pembahasan Peraturan Daerah (Perda) melalui Panitia Khusus (Pansus) PJU digelar DPRD Kota Malang rampung. Kondisi mendorong DPRD untuk menuntut sebuah sistem pengelolaan PJU yang tidak merugikan rakyat.

Ketua Pansus PJU Bambang Soemarto berkeinginan pengelolaan PJU dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta meminimalisir adanya kebocoran atau tagihan rekening pembayaran kepada PLN tidak terus membengkak. Dirinya berkaca pada pengelolaan PJU di Kabupaten Pasuruan.

Di wilayah itu, kata dia, PJU sudah menggunakan sistem meterisasi cukup bagus, sehingga bisa menekan beban APBD untuk pembayaran rekening listriknya. “Di Pasuruan sudah bisa melakukan penghematan biaya dari meterisasi PJU,” katanya saat bersama Media Malang di ruang kerjanya.

Hasil studi banding ke wilayah Kabupaten Pasuruan terkait sistem pengelolaan PJU ini, lanjut dia, Pansus akan menyampaikan dalam rapat kerja bersama dinas terkait, yakni DKP. Pihaknya berharap, DKP akan bisa mengadopsi sistem yang sama, sehingga beban pembayaran tagihan listrik untuk PJU dapat terkurangi.

“Selain itu kami juga menunggu data dari PLN, soal beban tagihan PJU selama ini. Jika memang diketahui beban biaya terlalu tinggi, maka sistem penghematan harus dijalankan,” tegas politisi dari Fraksi Golkar ini.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Subur Triono berharap, PJU di Kota Malang ditata dan dikelola dengan baik. Karena itu, sempat muncul wacana pengelolaan dilakukan oleh dinas lain.

“Kami sempat usulkan agar dialihkan ke dinas yang piawai urusi PJU. Tetapi ini hanya sekedar wacana, soal reaksi DKP kami masih perlu ada pembicaraan dan realita di lapangan. Kalau gak bisa mengelola dengan baik dan banyak merugikan APBD ya kenapa tak dialihkan saja,” kata Politisi asal Fraksi PAN ini.

 

Penulis : Camaraderry Difa Pradana
Editor : Putra Ismail

Komentar Anda

Komentar

Leave A Reply