Dewan Soroti Kenaikan NJOP

0

MEDIA MALANG– Peraturan Daerah (Perda) pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan disahkan.

Aturan ini mengganti Perda lama No. 11/2011. Menariknya, dalam pengesahan ini terungkap adanya kejanggalan terkait penetapan koefisien PBB Perkotaan terhutang.

Kejanggalan ini, disampaikan Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) DPRD Kota Malang, dalam pandangan akhir fraksi.

Selain terkait penetapan koefisien PBB Perkotaan terhutang. Pandangan akhir FPG, yang dibacakan anggota FPG, Ribut Haryanto, juga menyoroti penetapan kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Sekretaris FPG DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto menyebutkan, berdasarkan hasil kajian FPG, kenaikan NJOP mencapai 250 persen.

Kenaikan NJOP ini, hanya menyumbang kenaikan PBB Perkotaan terhutang tahun 2015 sebesar 1,16 persen.

“Nilai kenaikan NJOP, dengan kenaikan PBB Perkotaan terhutang, tidak seimbang,” katanya kepada wartawan, Kamis (25/6/2015).

Selain kenaikan PBB Perkotaan terhutang yang tidak seimbang, dengan kenaikan NJOP. Menurutnya, dalam kajian yang dilakukan FPG, juga mencatat penerapan koefisien PBB Perkotaan, yang tidak sesuai dengan perda.

Menurut Perda No. 11/2011, koefisien PBB Perkotaan mecapai 0,1 persen Tetapi, Pemkot Malang, sudah menerapkan koefisien PBB Perkotaan sebesar 0,055 persen.

Koefisien PBB Perkotaan tersebut, menentukan nilai PBB Perkotaan terhutang yang akan dipungut oleh Pemkot Malang, dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang.

“Nilai koefisien 0,055%, merupakan nilai koefisien baru, sesuai dengan perda yang hari ini ( Kamis 25/6) baru disahkan dalam sidang paripurna. Padahal nilai koefisien itu, sudah diterapkan sejak 2 Januari 2015,” ujar Bambang.

Seharusnya, sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebelum adanya pengesahan perda baru, tentunya nilai koefisien yang dipakai masih berdasarkan perda lama. Kondisi ini, menurutnya harus segera dievaluasi, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Hal senada juga diungkapkan, oleh Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Malang, Subur Triono. Nilai koefisien baru, seharusnya baru bisa diterapkan setelah perda disahkan, dan lolos evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, serta sudah diundangkan dengan diterbitkan dalam lembaran daerah.

Apabila belum ada aturan baru, menurutnya, tidak bisa dilakukan perubahan nilai koefisien tersebut.

“Apa dasar hukumnya, melakukan perubahan nilai koefisien tersebut. Penetapan koefisien ini melalui perda. Tentunya, perubahannya juga harus melalui perda. Tidak bisa digantikan hanya dengan surat keputusan wali kota,” ungkap Subur.

Dia juga mengaku belum pernah mendapatkan pemberitahuan terkait hal ini. Baik itu terkait kenaikan NJOP, maupun penurunan nilai koefisien PBB Perkotaan terhutang. Seharusnya, setiap perubahan yang terjadi, ekskutif menyampaikan pemberitahuan kepada legislatif.

Sementara Kepala Dispenda Kota Malang, Ade Herawanto menyatakan, penurunan koefisien PBB Perkotaan terhutang tersebut, merupakan konsekuensi dari kenaikan nilai NJOP. Semua perubahan ini, sudah disampaikan ke DPRD Kota Malang, saat pengusulan rancangan perubahan perda tentang PBB Perkotaan.

Dia menegaskan, tujuan penurunan nilai koefisien yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan wali kota tersebut, agar tidak memberatkan masyarakat kecil. Perubahan ini, tidak mempengaruhi target penerimaan PBB tahun 2015. Yakni tetap Rp43 miliar.

“Tujuannya untuk meringankan masyarakat kecil, karena pemerintah peduli dengan masyarakat kecil. Kami berkomitmen, tidak ada pajak daerah yang dikorupsi,” tegas Ade.

 

Penulis : Putra Ismail

Editor : Laily Noor Hidayah

Comments are closed.