Dana Bagi Hasil Cukai Rawan Disalahgunakan

0

MEDIA MALANG – Penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) Kota Malang mendapatkan sorotan dari Malang Corruption Watch (MCW) Malang. Penggunaan dana itu dinilai rawan disalahgunakan dan berpotensi tidak tepat sasaran.

Peneliti Anggaran MCW Malang Ulumuddin Z.I mengatakan proporsi anggaran dana bagi hasil cukai selama ini lebih banyak untuk pelatihan dan pembinaan keterampilan masyarakat, serta bantuan peralatan produksi.

Kegiatan itu ditujukan pada masyarakat agar memiliki keterampilan dan kapasitas untuk melakukan usaha. Namun ia menilai hal tersebut hanya sebatas agar terlaksana saja. “Peserta setelah itu tidak dibina dan didorong untuk melakukan usaha produksi. Jadi pelatihan satu hari dan setelah itu selesai,” ujarnya, Selasa, siang ini.

Di Kota Malang, setidaknya terdapat 141 paket kegiatan pembinaan keterampilan dan bantuan peralatan produksi dalam penggunaan DBHCHT tersebut. Anggaran itu kebanyakan muncul setelah PAK.

Pada TA 2014 Kota Malang mendapat dana Rp28,78 miliar, naik jika dibandingkan pada 2013 sebesar Rp28,73 miliar. Sementara itu, pada 2015 ini MCW mencatat terdapat anggaran belanja yang bersumber dari DBHCHT kurang lebih Rp91,76 miliar. Anggaran tersebut dibelanjakan melalui beberapa SKPD seperti RSUD, bappeda, BLH, DKP, BKBPM, dinas sosial, disnakertans, dinkop dan UMKM, bagian hukum dan disperindag (APBD-P 2015).

Ulumudin mengaku sudah melakukan penelitian di dua kecamatan yaitu di Blimbing dan Sukun dengan wawancara ke beberapa warga. Hasilnya diketahui cara pemilihan peserta pelatihan sangat serampangan, bahkan tidak ada filter apakah orang tersebut memiliki usaha yang berkaitan dengan pelatihan atau setidaknya berminat/berpotensi untuk membuka usaha.

Undangan pelatihan hanya disebarkan pada RW dan berdasarkan siapa yang mau ikut. Bahkan, tidak jarang undangan dimonopoli oleh beberapa orang saja dengan motif mendapatkan uang transport.

Ia juga mengilustrasikan terkait keserampangan itu di salah satu SKPD. Sasaran peserta pelatihan yang tercantum dalam dokumen PAK dari 27 kegiatan pelatihan terdapat target peserta 7.225 orang atau rata-rata 267 orang per kegiatan. Kondisi tersebut dinilai tidak masuk akal dan akan terjadi pemborosan anggaran karena tidak tepat sasaran. “Anggaran akan menguap dalam satu hari saja tanpa ada kejelasan output untuk memperkuat ekonomi rakyat,” katanya.

Sementara itu, pengeluaran paling besar dari dana DBHCHT Kota Malang diketahui untuk membangun instalasi fasilitas kesehatan akibat asap rokok sebesar Rp29,25 miliar. Pada tahun anggaran 2014 pemerintah sudah menganggarkan Rp34,5 miliar, namun tidak terlaksana dan menjadi Silpa. Hal itu terjadi, karena RSUD Kota Malang belum bisa beroperasi.

Ulumudin menyebut, secara administratif tidak ada yang salah penganggaran dalam kegiatan tersebut, namun hal itu berpotensi tidak tepat sasaran. Padahal, sebenarnya melalui DBHCHT bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas kawasan tanpa asap rokok.

“Bangun saja taman-taman kota atau hutan-hutan kota itu dengan DBHCHT, dengan justifikasi tempat-tempat tersebut adalah kawaasan tanpa asap rokok. Jadi tidak perlu ruwet pakai CSR yang kemudian minta branding belum lagi diprotes masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah lebih teliti lagi terkait dengan penggunaan dana tersebut, dengan harapan tidak salah sasaran dan tepat guna.  (*)

Penulis : Dix’s Fibriant

Editor : Puspito Hadi

Comments are closed.