Bupati Ogan Hilir Resmi Dipecat, Wabup Jadi Plh

0

MEDIA MALANG – Bupati Ogan Hilir yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba harus kehilangan jabatannya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menandatangani surat pemberhentian atau pemecatan AW Noviadi Mawardi alias Ovi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

“Surat pemberhentian secara tidak hormat sebagai bupati sudah saya tandatangani dan mudah-mudahan besok, Kamis (17/3) suratnya sudah dikirim,” kata Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (16/3) malam.

Tjahjo Kumolo menuturkan, dasar pemberhentian AW Noviadi Mawardi alias Ovi sebagai Bupati Ogan Ilir, sudah jelas. Yakni, Ovi tertangkap tangan Badan Narkotika Nasional karena terbukti menggunakan narkotika.

“Dengan tertangkap tangan, otomatis di pecat langsung. Apalagi tes urine yang bersangkutan sudah selesai dan terbukti menggunakan narkotika. Bahkan, BNN pun akan melakukan penggeledahan di rumah pribadinya untuk mencari bukti lagi,” kata dia.

Menurut Mendagri, pemberhentian Ovi dari jabatannya sebagai bupati karena terbukti menggunakan narkotika sehingga tidak bisa disamakan dengan perbuatan korupsi. Karena untuk proses pemberhentiannya harus menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan, sehingga baru ada pemberhentian.

“Jadi ini sudah terbukti narkotika, ada hasil tes urinenya, juga akan ada tes rambut, dan darah. Tetapi, kalau tertangkap tangan karena korupsi lain lagi, harus menunggu sampai ada keputusan tetap dari pengadilan baru ada pemberhentian,” katanya.

Dilansir dari Antara, Mendagri menegaskan kalaupun nanti pada proses selanjutnya Wakil Bupati Ogan Ilir juga diindikasikan terlibat, maka posisinya pun akan bernasib sama dengan Ovi, yakni diberhentikan secara tidak hormat dan otomatis posisinya langsung digantikan Sekretaris Daerah (Sekda). Untuk itu, pascapenangkapan bupati oleh BNN, pihaknya menyerahkan proses penanganan selanjutnya kepada pihak kepolisian dan BNN.

Kendati demikian, dia menyatakan dengan adanya kasus ini hendaknya bisa menjadi pelajaran supaya kedepan tidak terjadi lagi. Karena itu, pihaknya berharap perlu ada evaluasi dari awal saat pencalonan. Mulai dari catatan dokter rumah sakit, Puskesmas, tes kejiwaan maupun kesehatan lainnya, termasuk narkoba.

“Yang jelas pada saat pilkada harus ada pemeriksaan menyeluruh. Jadi danya kasus ini bukan salah KPU, salah partai yang mengusung. Karena bisa sampai lolos sebagai calon dengan kesehatan yang memenuhi persyaratan tetapi tertangkap dan telah di intai BNN selama tiga bulan lalu terindikasi,” terang dia.

Untuk diketahui, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Selatan menangkap Noviadi di rumah orang tuanya karena menggunakan narkotika pada Minggu (14/3).

Wabup Jadi Plh

Sementara itu, Kemendagri enggan terlalu lama membiarkan Pemerintahan kabupaten Ogan Ilir tanpa kejelasan lantaran Bupatinya yang bermasalah. Jika surat sudah dikeluarkan, otomatis Wakil Bupati Ogan Ilir Pandji Ilyas menjadi pelaksana harian (Plh) pengganti Bupati.

“Kami ingin cepat, karena ini sudah tidak benar, tes urine juga Wakil bupatinya. Kalau Wabup bersih, nanti yang jadi Plh (Pelaksana harian) adalah Wabup. Tapi kalau Wabup positif (narkoba) juga ya Sekda-nya,” kata Tjahjo dikutip dari republika.

Tjahjo juga mengatakan, pihaknya akan meminta kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, untuk mengecek ulang tes kesehatan Ahmad Wazir saat mencalonkan di Pilkada. Sebab, saat tes kesehatan Pencalonan Pilkada ia dinyatakan lolos tes narkoba, sementara BNN sudah mengincarnya sejak lama.

“Kami mau dicek ulang, dokternya siapa, rumah sakit di mana, atau kalau puskesmas di mana kok sampai lolos,” ujarnya.

Ia mengatakan, Kemendagri akan memberi perhatian serius kasus ini agar tersandungnya pejabat daerah terlibat narkoba tidak kembali terulang. Apalagi diakuinya secara khusus Presiden Joko Widodo meminta hal ini menjadi perhatian serius.

Karena itu, Kemendagri akan bekerja sama dengan BNN untuk melakulan tes urine bagi semua perangkatnya di pusat dan di daerah. “Tes nanti mendadak akan dilakukan BNN. Kami juga akan lakukan tes urine di Kemendagri mendadak juga. Proses ini harus hati-hati, tepat, terkoordinasi dengan baik,” katanya mengungkapkan.

Editor   : Puspito Hadi

Sumber : merdeka.com, republika.co.id

Comments are closed.