Viewed 2 Times

BSN Rekomendasi Penerapan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

0

MEDIA MALANG – Badan Standarisasi Nasional (BSN) memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah di forum “Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development” yakni penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Anti-Penyuapan.

Kepala BSN, Bambang Prasetya, mengatakan, SNI ISO 37001:2016 ini dikeluarkan sejalan dengan Instruksi Presiden 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi.

“Kami berharap dengan adanya ISO ini bagian dari upaya mencegah praktik korupsi dan mengedepankan model transparansi dan akuntabilitas,” kata Bambang Prasetya, Kamis (10/5).

Ia menjelaskan, penerapan sistem manajemen anti penyuapan dalam sebuah organisasi termasuk pemerintah daerah sangat penting, mengingat hal itu termasuk dalam perilaku koruptif. Utamanya dalam konteks pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penerapan SNI ISO 37001: 2016 ini, jelas dia, mengadopsi identik dari ISO 37001: 2016 Anti Bribery Management Systems-Requirements with Guidance for Use. SNI ini dikembangkan dari awal guna memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pengakuan internasional terhadap sertifikat sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di Indonesia.

Pejabat Sementara Walikota Malang Wahid Wahyudi, menyambut baik rekomendasi dari BSN terkait penerapan sistem manajemen anti suap yang tertuang dalam ISO SNI 37001:2016. Penggunaan standarisasi tersebut mampu mencegah terjadinya praktik suap dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Pemkot Malang sangat menyambut baik rekomendasi BSN tersebut karena mampu meminimalisir praktik suap,” katanya.

Ia menambahkan, dengan diterapkannya sistem manajemen anti suap diharapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi bisa dilakukan sehingga berdampak positif dalam pembangunan Kota Malang.

Kegiatan tersebut bertajuk “Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development” di Nusa Dua Bali. Acara tersebut dilanjutkan dengan agenda konferensi ISO COPOLCO pada Kamis (9/5), diikuti oleh para pengusaha hingga pemangku kebijakan utamanya dari pemerintah daerah di Indonesia.

Materi bahasan dalam forum tersebut selain pada tataran penggunaan ISO dalam lingkup pemerintahan daerah juga mengupas tuntas pentingnya standarisasi bagi pelaku usaha perdagangan. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.