Berikut Kronologi OTT KPK di Tulungagung dan Blitar

0

MEDIA MALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah menetapkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau
janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap
tangan atau OTT yang dilakukan KPK.

Adapun, kronologi OTT berawal pada Rabu (6/6/2018) sekitar pukul 17.00 WIB. Tim KPK mendapatkan
informasi akan adanya penyerahan uang dari pihak kontraktor Susilo Prabowo kepada swasta Agung
Prayitno melalui istri Susilo, Andriani di kediaman Susilo di Blitar.

“Setelah menerima uang sebesar Rp 1 miliar, AP (Agung Prayitno) meninggalkan kediaman SP (Susilo).
Saat meninggalkan kediaman SP, tim mengamankan AP di depan rumah SP bersama uang Rp 1 miliar yang
dimasukkan dalam kardus,” kata Saut dalam konferensi pers, Jumat (8/6/2018) dinihari. Tim juga
mengamankan Andriani secara bersamaan di rumahnya.

Sementara itu, pada hari yang sama, sekitar pukul 16.30 WIB diketahui Susilo meninggalkan rumah untuk
mengambil uang Rp 1,5 miliar dari Maybank untuk diberikan kepada perantara lain, Bambang Purnomo. Uang
tersebut diduga akan diberikan ke Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. Bambang berniat
memberikan uang itu ke Samanhudi, di toko miliknya yang berada di Blitar.

“Sekitar pukul 17.00 WIB, SP (Susilo Prabowo) kembali ke rumah. Pukul 18.00 BP (Bambang Purnomo) tiba
di rumah SP membawa uang Rp 1,5 miliar dalam kardus yang diakuinya diterima dari SP,” kata Saut.

Tim KPK membawa Susilo, Bambang, dan Andriani ke Polres Blitar untuk menjalani pemeriksaan awal.
Sementara, Agung dibawa tim KPK menuju Pendopo Pemkab Tulungagung dan mengamankan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Tulungagung, Sutrisno sekitar pukul 17.39 WIB. “Tim kemudian
membawa AP (Agung Prayitno) dan SUT (Sutrisno) ke Polres Blitar untuk menjalani pemeriksaan,” kata
dia.

Pada Kamis (7/6/2018), tim KPK membawa Susilo, Agung, Bambang dan Sutrisno ke Jakarta untuk menjalani
pemeriksaan lanjutan di KPK. Adapun, hingga saat ini KPK belum berhasil bertemu dengan Syahri dan
Samanhudi. KPK pun berharap dua kepala daerah itu segera menyerahkan diri.

Dua perkara Dalam perkara di Tulungagung, Susilo diduga memberi hadiah atau janji senilai Rp 1 miliar
melalui Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo. Uang tersebut diduga terkait fee proyek-proyek pembangunan
infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

“Diduga pemberian ini adalah pemberian ketiga. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima
pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar,” kata Saut.

Sementara dalam perkara Blitar, Susilo diduga memberi hadiah atau janji senilai Rp 1,5 miliar melalui
Bambang Purnomo kepada Samanhudi Anwar. Uang itu diduga terkait ijon proyek pembangunan sekolah
lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak sebesar Rp 23 miliar. “Fee ini diduga bagian dari 8
persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati,” kata dia.

Selain menetapkan Muhammad Samanhudi Anwar dan Syahri Mulyo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan
penerima, yaitu swasta Agung Prayitno dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tulungagung Sutrisno sebagai tersangka.

“Sedangkan perkara di Blitar. Diduga sebagai penerima MSA (Muhammad Samanhudi Anwar) dan BP (Bambang
Purnomo), sebagai tersangka” kata Saut. KPK menetapkan terduga pemberi Susilo Prabowo sebagai
tersangka dalam dua perkara sekaligus.

Sebagai pihak yang diduga pemberi untuk dua perkara, Susilo Prabowo disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat
(1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 65
KUHPidana.

Dalam perkara Tulungagung, Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12
huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo disangkakan melanggar Pasal 12
huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP. (*)

Editor : Puspito Hadi

Sumber : kompas.com

Comments are closed.