ATVSI Minta Iklan Rokok Cukup Dibatasi

0

MEDIA MALANG – Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Penyiaran tidak mencantumkan larangan iklan rokok. Usulan ini merupakan kemunduran karena hampir semua negara ASEAN telah melarang iklan rokok di media penyiaran.

Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2013, sebanyak 144 negara di dunia telah melarang total iklan rokok di media penyiaran. Khusus di Asia Tenggara, hampir semua negara ASEAN juga melarang iklan rokok di media penyiaran, kecuali Indonesia.

Namun, dalam pernyataannya pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (4/5/2017), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) justru meminta iklan rokok cukup dibatasi saja.

“Iklan rokok tidak boleh dilarang, tetapi dibatasi (saja) dari jam tayang pukul 21.30 sampai 06.00. Lalu, iklannya juga tidak boleh berwujud rokok,” kata Sekretaris Jenderal ATVSI Neil Tobing.

ATVSI juga menyampaikan usulan tambahan agar iklan-iklan rokok berupa pemberian sponsor kepada kegiatan pendidikan, olahraga, dan sebagainya tidak dilarang.

Menanggapi hal ini, anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, Nina Mutmainah Armando, berpendapat, iklan rokok dalam bentuk apa pun, baik untuk kegiatan pendidikan maupun olahraga, semestinya tetap dilarang di media penyiaran.

“Di Asia Tenggara, tinggal Indonesia yang masih menayangkan iklan rokok di televisi dan korban utamanya adalah anak-anak muda. Kita semua tahu, iklan-iklan rokok yang disebut banyak menyasar event untuk anak muda,” paparnya.

Siaran lokal dibatasi

ATVSI juga mengusulkan agar muatan siaran lokal paling sedikit 10 persen seperti dalam UU Penyiaran yang sudah berjalan selama ini. Jumlah ini lebih sedikit daripada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) draf RUU Penyiaran versi 6 Februari 2017.

Pasal itu mengharuskan stasiun perwakilan di daerah dan lembaga penyiaran swasta (LPS) di wilayah siar lain memuat dan menyajikan muatan siaran lokal paling sedikit 20 persen.

“Kami ingin syarat minimal 10 persen dimantapkan dulu karena susah mencari program dan berita di daerah. Kami juga mau agar acara-acara lokal di daerah bisa ditayangkan lintas daerah untuk mengatasi kekurangan berita atau acara,” kata Neil.

Dalam hal migrasi teknologi analog ke digital, ATVSI mengharapkan LPS diberi kesempatan menjadi penyelenggara multiplekser.

Selain diselenggarakan oleh negara, dalam hal ini oleh TVRI selaku Lembaga Penyiaran Publik (LPP), ATVSI meminta agar LPS juga diberi kesempatan untuk mengelola multipleksing sehingga ada campuran antara LPP dan LPS sebagai penyelenggara multiplekser.

“Penyiaran digital yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara penyiaran multipleksing memerlukan penerapan sistem hybrid yang merupakan bentuk nyata demokratisasi penyiaran dan juga antitesa dari monopoli (single multiplekser),” kata Ketua Umum ATVSI Ishadi SK.

Menanggapi hal ini, Nina mengatakan, dengan model migrasi multiplekser tunggal yang pengelolaannya dilakukan pemerintah, bonus digital akan bisa dinikmati masyarakat. Namun, dengan melibatkan LPS sebagai penyelenggara multiplekser, bonus digital tidak akan dinikmati masyarakat dan hanya dinikmati oleh penyelenggara multiplekser.

“Jargon-jargon demokratisasi itu melencengkan tujuan sebenarnya. Justru ketika bonus digital bisa diperjuangkan, kepentingan publik bisa diselamatkan. LPS jelas pihak yang diatur, bukan regulator dan mereka jelas punya kepentingan di sana,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal ATVSI, Suryopratomo berharap RUU Penyiaran memiliki visi jangka panjang. Karena itu, semangat yang muncul diharapkan tidak sekadar berupa pembatasan atau larangan, tetapi juga mesti memikirkan aspek manfaat media penyiaran bagi kemajuan bangsa ke depan. (ABK) (*)

Editor   : Puspito Hadi

Sumber : kompas.com

Comments are closed.