Apersi Diminta Pilih Lahan Tidak Produktif

0

MEDIA MALANG – Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta Asosiasi Pengembang dan Perumahan dan Permukiman (Apersi) memilih lahan tidak produktif dalam merealisasikan program pemerintah pembangunan sejuta rumah pada tahun 2015. Program itu diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami berharap Apersi pilih lahan tidak produktif. Memang tidak mudah, sekarang tanah juga sulit, kalau toh ada, di pinggir-pinggir,” katanya dalam acara Rakerda DPD Apersi Jatim, di Kota Malang, Selasa siang ini.

Ia mengatakan, Apersi sangat membantu pemerintah merealisasikan program sejuta rumah tersebut. Nantinya, pemerintah pun akan membantu, salah satunya dengan perbaikan infrastruktur menuju ke perumahan tersebut. “Kami juga terus kordinasi dengan Kementerian PU, perbankan, regulasi apa yang harus disiapkan. Kami ingin kebutuhan perumahan ini bisa untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga PNS,” katanya.

Gus Ipul juga mengatakan, sebenarnya banyak masyarakat mampu membeli rumah, namun yang menjadi kendala selama ini adalah agunan. Selain itu, uang muka juga menjadi masalah krusial, sehingga ke depannya harus dipikirkan adanya sinkronisasi antara pengusaha, pemerintah daerah untuk program tersebut.

Sementara itu, Sekretaris DPD Apersi Jatim Herman Widianto mengatakan pemerintah telah membuat kebijakan pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi PNS dan MBR. Masyarakat diuntungkan karena mendapatkan subsidi senilai Rp4 juta, sementara PNS pun demikian. Bahkan, PNS bisa mendapatkan subsidi dobel, dari pemerintah dan pencairan tabungan yang bisa sampai Rp12 juta.

“Subsidi itu sebagai stimulan untuk menggerakkan pereekonomian dan pengembang pun terpacu. Mereka bisa memesan rumah, Rp1 juta sudah dapat rumah,” ujarnya.

Program pemerintah itu dinilai Apersi juga cukup menguntungkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka hanya dikenakan biaya uang muka (down payment/DP) 1 persen, dari harga rumah tersebut. Selain mengurangi uang muka, pemerintah juga menurunkan suku bunga KPR rumah bersubsidi menjadi 5 persen. Padahal, biasanya selama ini untuk membeli rumah, DP cukup besar antara Rp20-Rp30 juta, sehingga memberatkan bagi MBR.

Di Jatim pembangunan rumah untuk bagi PNS dan MBR ditargetkan sampai 15 ribu rumah. Target tersebut sebenarnya dinilai cukup berat, sebab daya beli masyarakat juga turun, seiring dengan pelemahan ekonomi.

“Pemerintah lihatnya seolah-olah kami tidak sediakan, namun pemeirntah tidak lihat realisasinya. Daya belinya dulu harus ditingkatkan, jangan hanya pengembang saja, pembelinya mana?,” ujar Herman.

Ia pun yakin dengan target pembangunan rumah itu bisa terealisasi. Masyarakat pun bisa dengan mudah mendapatkan rumah bersubsidi, dengan kualitas yang juga bagus.

Ia juga berharap, masyarakat tidak khawatir jika membeli rumah dengan cara mengangsur. Untuk mengurangi rasa khawatir itu, ia menganjurkan agar mengubah cara pandang, dimana membeli rumah mengangsur sama dengan menabung. Walaupun berat di awal, ke depannya angsuran itu pasti akan dirasa ringan. (*)

Penulis : Dix’s Fibriant

Editor : Puspito Hadi

Comments are closed.