Anggota Terjerat KPK, Aktivitas DPRD Malang Lumpuh

0

MEDIA MALANG – 19 orang anggota serta pimpinan DPRD Kota Malang, telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Hal itu menyebabkan, aktivitas kinerja di DPRD Kota Malang, masih lumpuh.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Choirul Amri, mengemukakan lumpuhnya aktivitas itu, karena tidak ada ketua dewan serta tidak terpenuhinya kuorum ketika mengesahkan putusan.

“Tidak ada pimpinan, jadi nyaris kami tidak ada kegiatan apapun. Pembahasan raperda juga tidak jalan, sebab untuk mengesahkan putusan juga harus kuorum, setidaknya ada 30 orang. Padahal, kini anggota dewan yang ada tinggal 26 orang,” kata politisi PKS tersebut, Kamis (26/4).

Ia menyatakan saat ini, kegiatan yang dilakukan anggota DPRD hanya koordinasi dengan anggota dewan yang ada. Pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, sebab tidak ada payung hukum dalam melanjutkan kegiatan terutama berkaitan dengan pengesahan putusan.

Ia memberikan solusi adanya payung hukum, agar tetap jalan. “Solusinya diskresi hukum harus diperjelas. Agar dengan jumlah anggota dewan yang ada, kegiatan tetap jalan namun tetap ada payung hukumnya,” katanya.

Sejak 27 Maret 2018, aktivitas di gedung DPRD Kota Malang, masih lengang. Seluruh ruang fraksi dan komisi juga sepi. Jika ada anggota dewan yang datang ke kantor, tidak lama berselang pergi lagi.

Selama ini, agenda yang terselenggara hanya penyampaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017 yang dibuat oleh Pejabat Sementara Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi, pada 3 April 2018. Rapat paripurna saat itu masih dipimpin Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim, sebelum ia ditahan KPK. Setelah itu hingga kini, tidak ada aktivitas di komisi, panitia khusus dan badan musyawarah.

Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi mengatakan seharusnya agenda LKPJ, pansus dan ranperda tetap jalan karena agenda tersebut sudah diputuskan Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim, sebelum ditahan KPK.

“Gambaran kondisi dewan sekarang ibaratnya ketua itu masinis dan BBM (bahan bakar minyak) anggotanya. Tapi ketua dewannya tidak ada,” katanya.

Ia juga sudah menjalankan arahan dari Kemendagri untuk menyurati partai politik agar melakukan penggantian melalui mekanisme pelaksana tugas anggota dan pimpinan dewan. Tapi partai politik hingga kini belum membalas surat dari Sekwan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pergantian ketua dewan bisa dilakukan setelah 30 hari.

“Sekarang belum 30 hari sejak ditahan KPK. Masalahnya empat partai yang berkompeten menunjuk pelaksana tugas juga belum membalas surat kami,” ujar Bambang. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor : Puspito Hadi

Comments are closed.