Viewed 13 Times

AMTI Anjurkan Perda KTR Harus Adil dan Berimbang

0

MEDIA MALANG – Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menganjurkan agar perda yang dihasilkan bisa implementatif serta mencakup kebutuhan semua orang. Pemerintah Kota Malang saat ini masih menggagas terbetuknya perda kawasan tanpa rokok (KTR).

“Kami sepakat ada perda, yang holistik, adil dan berimbang. Sehingga ketika perda ini disahkan tidak banyak resistensi,” kata Ketua Umum AMTI Budidoyo dalam diskusi “Urun Rembug untuk Perda yang Implementatif dan Berkeadilan di Kota Malang oleh Pakta Konsumen (PK), Jumat (4/8).

Pihaknya mengapresiasi adanya raperda tentang KTR itu. Menurutnya, merokok di depan umum memang tidak etis. Tapi ia meminta supaya upaya membentuk aturan tersebut tidak boleh dilatari oleh semangat melarang. Nantinya di setiap kawasan tanpa rokok bisa disediakan tempat khusus bagi para perokok.

“Kami sepakat semangatnya mengatur supaya yang merokok tahu etika. Dan di setiap kawasan tanpa rokok harus disediakan tempat merokok,” tegasnya.

Ia juga meminta supaya perda yang ada tidak melampaui aturan yang ada di atasnya. Menurutnya, banyak di sejumlah daerah yang perdanya melampaui aturan yang ada di atasnya.

“Perda tidak boleh melampaui PP (Peraturan Pemerintah),” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti isi perda KTR di sejumlah daerah yang tidak sesuai dengan pembahasan waktu masih berupa raperda. “Di (pembahasan) Pansus tidak masuk, tiba – tiba (di Perda) muncul,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda KTR DPRD Kota Malang Sulik Lestyowati mengatakan, raperda KTR sampai saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Kota Malang melalui Pansus Raperda KTR. Hingga kini, masih ada beberapa poin yang butuh pengkajian, misalnya hal – hal yang mengatur dan melarang.

Pihaknya juga masih menerima masukan dari seluruh “Stakeholder” untuk memberikan masukan terkait raperda tersebut, termasuk dari pengusaha rokok yang ada di Kota Malang. “Kami memberi kesempatan kepada seluruh ‘Stakeholder’ untuk memberi masukan. Nanti dimasukkan ke dalam Perda,” jelasnya.

Ia juga menyebut, salah satu poin yang butuh pengkajian dan masukan dari seluruh “Stakeholder” adalah soal promosi rokok. Hal ini menurutnya masih menjadi perdebatan. “Misalnya membawa dan mempromosikan di kawasan tanpa rokok. Ini masih debatebel,” ungkapnya.

Sulik juga menegaskan dalam pembahasan raperda KTR tidak melarang, melainkan membatasi perokok. “Bukan melarang tapi membatasi,” katanya.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Malang Khusnul Muarif yang juga hadir dalam acara itu mengatakan, raperda KTR mulai digagas sejak tahun 2014. Hingga saat ini, Raperda KTR itu sudah mengalami harmonisasi tiga kali, dan terakhir pada Februari 2017.

“Harmonisai terakhir Februari 2017. Sehingga raperda ini belum dikeluarkan,” katanya.

Ia pun mengaku akan terus mengawal pembahasan raperda tersebut. “Kami terus mengawal raperda ini. Kami tidak membatasi, kami tidak mengurangi dan kami tidak mematikan perokok. Hanya melokalisir,” terangnya.

Khusnul menyebut, Kota Malang hingga kini memang belum memiliki Perda KTR, namun Kota Malang ditetapkan sebagai kota sehat pada tahun 2015. Salah satu indikator dalam penetapan kota sehat adalah terciptanya tatanan perumahan dan perkantoran yang bersih. Termasuk dari rokok.

Ketua PCNU Kota Malang KH M Isyroqun Najah yang juga hadir dalam acara itu meminta pemerintah termasuk anggota DPRD Kota Malang yang tergabung dalam pansus raperda KTR untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang bahaya rokok. Sebab menurutnya, bukan tembakau yang membahayakan kepada kesehatan.

Ia lalu mencontohkan adanya terapi kesehatan yang memanfaatkan asap rokok. “Harus ada sinergi antara dinas kesehatan dan pansus untuk mengkaji lebih mendalam dan harus disampaikan secara jujur kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mengatakan, jika kampaye bahaya rokok tidak didasari oleh kajian yang mendalam, dikhawatirkan ada yang memanfaatkannya. Termasuk negara asing yang ingin mensuplay rokok ke Indonesia jika industri rokok di Indonesia sudah tutup dan petani tidak lagi menanam tembakau.

“Ketika tembakau sudah tidak ada. Produksi rokok tidak ada, maka mereka (negara asing) yang akan mensuplay kesini. Sudah menyediakan lahan,” jelasnya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang Fadilah Putra menambahkan, proses legislasi harus mempertimbangkan disiplin keilmuan. “Proses legislasi ini perlu mempertimbangkan persepektif dan disiplin ilmu sehingga bisa diantisipasi dampaknya,” katanya.

Selama ini, ada dua patologi naskah akademik yang kerap dipakai dalam penyusunan raperda. Salah satunya adalah duplikasi naskah akademik dan naskah akademik yang tidak melalui riset tapi dibuat seperti sudah melalui riset.

“Misalnya X berpengaruh terhadap Y, padahal tanpa riset. Seolah – seolah ilmiah tetapi isinya tidak valid,” katanya.

Dalam acara tersebut, selain dihadiri sejumlah narasumber termasuk dari AMPTI, juga dari perwakilan Pemkota Malang, dan nara sumber lainnya. Acara itu diikuti jurnalis se-Malang. (*)

Penulis : Didik Fibrianto

Editor : Puspito Hadi

Komentar Anda

Komentar

Comments are closed.